Implikasi hukum pengabaian putusan mahkamah konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam perspektif konstitusional

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Aliaman, Cendikia (2025) Implikasi hukum pengabaian putusan mahkamah konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam perspektif konstitusional. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Cendikia Aliaman_05010721005.pdf Download (2MB)
	Text Cendikia Aliaman_05010721005_Full.pdf Restricted to Repository staff only until 3 September 2028. Download (2MB)

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat final dan mengikat yang melekat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga, seharusnya secara expressive verbis putusan Mahkamah Konstitusi tersebut harus menjadi pedoman bagi seluruh pihak, termasuk DPR selaku lembaga legislatif. DPR mempunyai kewajiban untuk melakukan tindak lanjut atas kehadiran suatu putusan Mahkamah Konstitusi sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban atas produk hukum yang dibuatnya yang bertentangan dengan UUD 1945. Namun, pada praktiknya tak jarang ditemukan putusan Mahkamah Konstitusi yang justru diabaikan oleh DPR. Dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dari 2 rumusan masalah. Pertama, apa dampak hukum pengabaian DPR dalam menindaklanjuti putusan MK. Kedua, sejauh mana tindak lanjut putusan MK oleh DPR mencerminkan prinsip konstitusional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (legal research), dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penelitian ini tersusun atas bahan hukum utama berupa Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang MD3, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum secara deduktif dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus. Kesimpulan dari hasil penelitian ini, Pertama, bahwa pengabaian putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh DPR membawa dampak hukum jika dilihat dari kacamata prinsip konstitusional. Dampak hukum tersebut meliputi menghapus pemenuhan hak konstitusional warga negara yang sebelumnya sudah diperbaiki melalui putusan Mahkamah Konstitusi, menyebabkan ketidakpastian pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi, serta menyebabkan ketidakselarasan dalam peraturan perundang-undangan secara hierarki. Kedua, bahwa tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi akan mencerminkan prinsip konstitusional karena menjamin prinsip supremasi hukum dan konstitusi ketika putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dipatuhi. Dilihat dari prinsip pemisahan kekuasaan, adanya tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh DPR juga mencerminkan daripada prinsip check and balances. Sehingga ketika DPR membuat suatu produk hukum berupa undang-undang yang melanggar hak konstitusional warga negara akan ada mekanisme judicial review yakni pengujian konstitusionalitas terhadap undang-undang yang diduga merugikan hak konstitusional tersebut. Saran yang dihadirkan pada penelitian ini adalah, berkaitan dengan pelaksanaan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi, seharunya DPR dapat membentuk tim legislasi khusus yang berfokus pada penyelarasan norma hukum. Selain itu, tenggat waktu harus diberlakukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi agar lebih bersifat implementatif.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Aliaman, Cendikia cndkiaalmn@gmail.com 05010721005
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Luthfy, Riza Multazam rizamultazam@uinsby.ac.id 2109118601
Subjects:	Hukum Hukum > Hukum Tata Negara
Keywords:	Mahkamah Konstitusi; DPR
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Islam
Depositing User:	Cendikia Aliaman
Date Deposited:	03 Sep 2025 02:49
Last Modified:	03 Sep 2025 02:49
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/83933

Actions (login required)

View Item