Tinjauan yuridis dan fiqh siyasah dusturiyyah terhadap unpaid internship berdasarkan peraturan menteri tenaga kerja nomor 6 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Putri, Wardahtul Afa (2025) Tinjauan yuridis dan fiqh siyasah dusturiyyah terhadap unpaid internship berdasarkan peraturan menteri tenaga kerja nomor 6 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Wardahtul Afa Putri_05010421020 full.pdf Restricted to Repository staff only until 23 September 2028. Download (3MB)
	Text Wardahtul Afa Putri_05010421020.pdf Download (3MB)

Abstract

Program magang atau internship merupakan fase transisi penting dari dunia pendidikan ke dunia kerja, yang memberikan peluang bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman langsung serta keterampilan praktis di lingkungan profesional. Di Indonesia, praktik magang telah diatur secara hukum melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri. Peraturan ini mengatur kewajiban perusahaan dalam memberikan perlindungan hak-hak peserta magang, termasuk hak atas uang saku sebagai bentuk kompensasi finansial. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak peserta magang yang tidak menerima kompensasi, meskipun mereka melakukan pekerjaan seperti karyawan tetap. Fenomena ini dikenal sebagai unpaid internship atau magang tanpa bayaran. Unpaid internship menimbulkan permasalahan serius, baik secara hukum maupun etika, karena berpotensi mengarah pada eksploitasi tenaga kerja terselubung. Berdasarkan Pasal 10 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut, setiap perjanjian magang seharusnya mencantumkan hak peserta magang untuk mendapatkan uang saku yang meliputi biaya transportasi, konsumsi, serta insentif. Namun lemahnya implementasi regulasi dan minimnya pengawasan pemerintah membuka celah bagi perusahaan untuk menghindari kewajiban ini dengan dalih memberikan “pengalaman kerja” sebagai imbalan utama. Dari sudut pandang hukum Islam, praktik magang tanpa kompensasi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial yang menjadi inti ajaran Islam. Pendekatan fiqh siyasah dusturiyyah, yang merupakan bagian dari fiqh ketatanegaraan Islam, menekankan bahwa negara wajib menjamin perlindungan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya, termasuk dalam sektor ketenagakerjaan. Islam mengajarkan bahwa setiap individu yang bekerja atau berkontribusi dalam suatu aktivitas ekonomi berhak mendapatkan imbalan yang layak dan sepadan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis kerangka hukum yang berlaku, serta pendekatan konseptual fiqh siyasah dusturiyyah untuk menggali landasan normatif dalam hukum Islam. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik unpaid internship bertentangan dengan hukum positif Indonesia maupun prinsip keadilan dalam Islam. Diperlukan pembaruan regulasi yang lebih tegas, peningkatan efektivitas pengawasan oleh pemerintah, serta edukasi kepada Masyarakat.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Putri, Wardahtul Afa nouvanp12@gmail.com 05010421020
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Yasin, Achmad surahyasin@uinsa.ac.id 2027076702
Subjects:	Hukum Islam Magang Kepemimpinan
Keywords:	Tinjauan yuridis; fiqh siyasah dusturiyyah; unpaid internship; peraturan menteri tenaga kerja
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Publik Islam
Depositing User:	Wardahtul Afa Putri
Date Deposited:	23 Sep 2025 08:23
Last Modified:	23 Sep 2025 08:23
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/84466

Actions (login required)

View Item