Kewenangan kepala otorita ibu kota nusantara dalam perspektif fiqh siyasah dan UU NO. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dewi, Aurillia Reva Violita (2025) Kewenangan kepala otorita ibu kota nusantara dalam perspektif fiqh siyasah dan UU NO. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Aurillia Reva Violita Dewi_05040421066 full.pdf Restricted to Repository staff only until 3 October 2028. Download (3MB)
	Text Aurillia Reva Violita Dewi_05040421066.pdf Download (3MB)

Abstract

Di tetapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Nusantara memiliki tujuan dalam memindahkan Ibu Kota Negara ke Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur. Undang-Undang tersebut berisi tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang sebagaimana pemerintahannya di pimpin oleh Kepala Otorita yang memiliki kekhususan atas kedudukan dan kewenangan dalam menyelenggaraan pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif, yang menggunakan teknik studi dokumen melalui pendekatan statue approach dan conceptual approach, yang dianalisis menjadi kualitatif. Kemudian bahan hukum yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deduktif. Penelitian skripsi ini menganalisis tentang kewenangan dan kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang ditinjau dalam UU Pemerintah Daerah dengan menggunakan analisis teori otonomi daerah serta ditunjau dalam perspektif Fiqh siyasah dengan menggunakan konsep Imarah dan Wazir yang dianalisis dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Hasil dari Penelitian skripsi ini dapat disimpulkan bahwa pertama, Terdapat Pasal-Pasal dalam UU Ibu Kota Negara yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah dan UUD NRI 1945, terkait kedudukan dan kewenangan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara serta menurut perspektif Fiqh Siyasah menurut perspektif Fiqh Siyasah yang mana kedudukan kepala otorita selaras dengan konsep Wazir yang bertanggung jawab langsung kepada pemimpin tertinggi (Khalifah) dan kewenangan Kepala Otorita selaras dengan konsep Imarah yang mengatur pemerintahan provinsi.Dengan demikian, sesuai hasil penelitian dan kesimpulan diatas, penulis menyarankan untuk pemerintah seharusnya meninjau kembali terhadap Pasal-Pasal yang dinilai inkostitusional dalam UU Ibu Kota Nusantara, yang nantinya kewenangan pemerintahan Ibu Kota Nusantara harus disesuaikan dengan pemerintah daerah pada umumnya, dengan tetap mengadakan lembaga legislatif DPRD sehingga masyarakat sekitar wilayah Ibu Kota Nusantara turut serta dalam menyelenggarakan pemerintahannya, hal tersebut nantinya akan sesuai dengan prinsip pemerintahan daerah

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Dewi, Aurillia Reva Violita aurilliareva593@gmail.com 05040421066
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Bahar, Moh. Syaeful kakbahar@uinsa.ac.id 2015037803
Subjects:	Hukum Islam Kepala Daerah Kepemimpinan
Keywords:	Ibu kota negara; Otorita; daerah otonom
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	`Aurillia Reva Violita Dewi
Date Deposited:	03 Oct 2025 02:41
Last Modified:	03 Oct 2025 02:41
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/84604

Actions (login required)

View Item