This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Oktafiyah, Nur Faizah (2010) PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TANPA DISPENSASI KAWIN: STUDI KASUS ATAS PERKAWINAN PADA REGISTER NOMOR 317/20/X/2008 DI KUA PANCENG KABUPATEN GRESIK. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
|
Text
Cover.pdf Download (59kB) | Preview |
|
|
Text
Abstrak.pdf Download (28kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Isi.pdf Download (49kB) | Preview |
|
|
Text
Bab1.pdf Download (103kB) | Preview |
|
|
Text
Bab2.pdf Download (153kB) | Preview |
|
|
Text
Bab3.pdf Download (117kB) | Preview |
|
|
Text
Bab4.pdf Download (135kB) | Preview |
|
|
Text
Bab5.pdf Download (57kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (29kB) | Preview |
Abstract
Skripsi ini merupakan hasil penelitian tentang kasus Perkawinan di bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin (Studi Kasus atas Perkawinan pada Register Nomor 317/20/x/2008 di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik), bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana latar belakang terjadinya perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi kawin dan bagaimana analisis hukum terhadap perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi.
Data penelitian dihimpun melalui wawancara dan dokumen atau kepustakaan. Selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif-deduktif.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik terjadi karena orang tua mempelai tidak mau mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama dengan tiga alasan. Pertama, kurangnya biaya. Kedua, dikhawatirkan terjadinya perzinahan karena hubungan calon mempelai sudah sangat dekat. Ketiga, mempelai menyatakan sangat siap berumah tangga. Sedangkan Kepala KUA tetap melaksanakan perkawinan tersebut dengan lima pertimbangan. Pertama, hubungan kedua calon mempelai sudah sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi perzinahan. Kedua, kontrol dari orang tua kurang, Ketiga, kurangnya biaya untuk mengajukan permohonan dispensasi. Keempat, adanya izin dari kedua orang tua. Kelima, sudah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan dalam Hukum Islam.
Perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi ini apabila ditinjau dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) KHI jo. Pasal 6 ayat (2) huruf (e) Perturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 batal demi hukum dengan alasan bahwa perkawinan ini tidak memenuhi prosedur yang ditentukan oleh norma-norma yang berlaku. Dalam hal ini Sedangkan menurut Hukum Islam, tidak ada persoalan dalam perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi ini karena telah memenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan.
Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada: Pertama, PPN dalam menerima, memeriksa dan melaksanakan pencatatan perkawinan agar benar-benar dilakukan dengan cermat dan tetap mempertimbangkan segala sesuatu agar tetap pada norma yang berlaku untuk mendapat kepastian hukum, serta mengetahui syarat-syarat untuk mengajukan permohonan dispensasi agar dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang membutuhkan, dan dapat dijadikan pertimbangan bagi PPN apabila terjadi perkawinan di bawah umur tanpa adanya dispensasi yang mungkin terjadi di kemudian hari. Kedua, Departemen Agama untuk mengontrol lembaga-lembaga bawahannya agar tetap menjalankan tugas sesuai dengan peraturan-peraturan yang ditentukan.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | Nikah | ||||||
| Keywords: | PERKAWINAN, DISPENSASI | ||||||
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Keluarga Islam | ||||||
| Depositing User: | Editor: Library Administrator----- Information-----http://library.uinsby.ac.id | ||||||
| Date Deposited: | 16 Aug 2010 | ||||||
| Last Modified: | 16 Feb 2015 03:38 | ||||||
| URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/8465 |
Actions (login required)
 |
View Item |
