Penegakan peraturan daerah Kabupaten Kediri nomor 6 tahun 2017 tentang penyelenggaraan ketertiban umum terhadap peredaran minuman beralkohol oleh Satpol PP dalam perspektif siyasah tanfizziyah.

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fatmawati, Feti (2025) Penegakan peraturan daerah Kabupaten Kediri nomor 6 tahun 2017 tentang penyelenggaraan ketertiban umum terhadap peredaran minuman beralkohol oleh Satpol PP dalam perspektif siyasah tanfizziyah. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Feti Fatmawati_05020421040 OK.pdf Download (3MB)
	Text Feti Fatmawati_05020421040 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 7 October 2028. Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini memfokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu: pertama, bagaimana Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum terhadap peredaran minuman beralkohol oleh Satpol PP dan kedua, bagaimana perspektif Siyāsah Tanfīẓiyyah terhadap Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum terhadap peredaran minuman beralkohol oleh Satpol PP. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penegakan perda yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Kediri serta bagaimana analisis penegakan tersebut jika ditinjau dari perspektif Siyāsah Tanfīẓiyyah, yakni suatu pendekatan dalam fiqh siyasah yang menekankan pentingnya pelaksanaan kebijakan oleh penguasa guna mencegah kemungkaran dan menegakkan kemaslahatan umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara langsung dengan pihak Satpol PP, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, upaya penegakan perda oleh Satpol PP telah dilakukan secara rutin, baik melalui sosialisasi, operasi penertiban, maupun pemberian sanksi administratif. Namun, efektivitas penegakan tersebut masih terkendala oleh beberapa faktor, antara lain tidak adanya aturan khusus yang mengatur menganai retribusi perizinan minuman beralkohol, keterbatasan jumlah PPNS, minimnya sarana dan prasarana operasional, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Kedua, Dalam perspektif Siyāsah Tanfīẓiyyah, tindakan Satpol PP ini telah sesuai dengan prinsip wilāyatul hisbah dalam Islam, yakni melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar melalui mekanisme penegakan hukum. Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: Pertama, pemerintah kabupaten kediri diharapkan mengeluarkan perda terkait retribusi perizinan peredaran minuman beralkohol agar dapat menimalisir peredaran minuman beralkohol. Kedua, Satpol PP sebagai aparat penegak hukum harus selalu memastikan operasi penertiban serta upaya pembinaan kepada masyarakat tentang bahaya peredaran minuman beralkohol tetap ditekankan agar amar ma’ruf nahi munkar tetap terjaga.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Fatmawati, Feti fatmawatifeti5@gmail.com 05020421040
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Mahir, Mahir mahir@uinsby.ac.id 2004127205
Subjects:	Etos Kerja Hukum Islam Minuman Keras
Keywords:	Penegakan Perda; Satpol PP; minuman beralkohol; siyasah tanfiziyyah
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	Feti Fatmawati
Date Deposited:	07 Oct 2025 06:57
Last Modified:	07 Oct 2025 06:57
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/84735

Actions (login required)

View Item