Implikasi calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Gresik tahun 2024 terhadap demokrasi lokal menurut perspektif siyasah dusturiyah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Kautsarani, Rizqina Zami (2025) Implikasi calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Gresik tahun 2024 terhadap demokrasi lokal menurut perspektif siyasah dusturiyah. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Rizqina Zami Kautsarani_05010421016.pdf Download (6MB)
	Text Rizqina Zami Kautsarani_05010421016_Full.pdf Restricted to Repository staff only until 7 October 2028. Download (6MB)

Abstract

Fenomena Pilkada calon tunggal pertama kali terjadi di Indonesia pada tahun 2015 dan kembali terjadi dalam Pilkada Kabupaten Gresik di tahun 2024. Padahal sebelum pelaksanaan Pilkada sudah banyak nama calon kepala daerah yang digadang-gadang akan maju dalam Pilkada Gresik. Namun hingga penutupan pendaftaran, hanya ada satu pasangan calon saja yang mendaftar. Hal ini berimplikasi terhadap kualitas demokrasi lokal di Kabupaten Gresik. Apabila dilihat dari hukum Islam, maka fenomena ini termasuk ke dalam Siyasah Dusturiyyah yang membahas mengenai ketatanegaraan dalam Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan Socio Legal-Studies, menggunakan wawancara dengan pihak KPU Kabupaten Gresik dan 5 partai politik (PKB, PDIP, Gerindra, Golkar, Nasdem) yang ada di Gresik, serta data arsip dari KPU Kabupaten Gresik. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan pendekatan Socio Legal Studies dengan metode analisis data deskriptif-kualitatif untuk mengevaluasi sejauh mana fenomena ini sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan Siyasah Dusturiyyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi yang disebabkan oleh fenomena Pilkada calon tunggal Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Gresik tahun 2024 adalah menurunnya demokrasi lokal di Kabupaten Gresik yang ditandai dengan menurunnya angka partisipasi masyarakat dibanding dengan Pilkada di tahun 2020. Penyebab munculnya fenomena tersebut adalah karena adanya salah satu persyaratan dalam pencalonan yakni harus mencantumkan rekomendasi dari DPP partai politik, yang pada akhirnya menyebabkan beberapa partai politik tidak bisa mengusulkan calon dari usulan DPC partai politik masing-masing. Solusi dari adanya fenomena ini adalah dengan mensosialisasikan lagi kepada masyarakat terkait seberapa pentingnya suara mereka walaupun Pilkada dengan calon tunggal. Kemudian apabila dilihat dari segi pencalonan, dari pejabat yang berwenang untuk merevisi undang-undang mengenai Pilkada untuk bisa merevisi persyaratan pencalonan kepala daerah agar bisa mempermudah calon-calon kepala daerah untuk bisa mengikuti Pilkada.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Kautsarani, Rizqina Zami ranikautsarani2003@gmail.com 05010421016
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Tutik, Titik Triwulan tt_titik@yahoo.com 2029036801
Subjects:	Hukum Islam Kepala Daerah Pemilihan Umum
Keywords:	Implikasi; pilkada calon tunggal; demokrasi lokal; siyasah dusturiyyah
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	Zami Kautsarani Rizqina
Date Deposited:	07 Oct 2025 05:09
Last Modified:	07 Oct 2025 05:09
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/84736

Actions (login required)

View Item