Analisis hukum Islam dan pasal 45 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap aborsi anak korban pemerkosaan

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fauzi, Mushoffa (2010) Analisis hukum Islam dan pasal 45 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap aborsi anak korban pemerkosaan. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Mushoffa Fauzi_C01205104.pdf
Download (3MB) | Preview

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana deskripsi aborsi anak korban pemerkosaan? dan apa yang melatar belakangi terjadinya aborsi anak korban pemerkosaan? serta bagaimana analisis hukum Islam dan pasal 45 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap aborsi anak korban pemerkosaan? Data penelitian ini dihimpun melalui teknik telaah dokumenter selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis kemudian kesimpulan diambil melalui logika deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Undang-undang perlindungan anak sejalan dengan hukwn Islam, yaitu dengan jalan melarang penguguran kandungan atau aborsi, terlebib apabila penguguran kandungan (aborsi) dilakukan setelah adanya tanda-tanda kehidupan yang sudah muncul dalam kandungan. Hal itu ditujukan unt uk melindungi hak-hak anak yang masih dalam kandungan, seperti hak anak unt uk hidup dan memdapat perlindungan. Namun, apabila aborsi didasarkan atas dasar pemerkosaan maka menurut Undang-undang perlindungan anak tetap tidak membolehkan atau melarang penguguran kandungan dan larangan tersebut secara tidak lansung didasarkan pada pasal 45 ayat 1, akan tetapi menurut jnmhur ulama tindakan aborsi dapat dilakukan sebelum masa peniupan ruh atau belum bernyawa pada usia kehamilan mencapai 4 bulan atau 120 hari, seperti apa yang difatwakan MUI (Majelis Ulama' Indonesia) No. 4 tahun 2005; bahwa, aborsi korban pemerkosaan diperbolehkan asalkan sebelum ditiupkannya ruh. Maka dari itu hendaknya pemerintah memberi kejelasan hukum tentang aborsi anak korban pemerkosaan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berpengaruh bagi korban pemerkosaan, dikarenakan dalam undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak tidak mengat ur secara rinci mengenai aturan tentang aborsi anak korban pemerkosaan. Kemudian juga, bagi masyarakat umum dan keluarga korban pemerkosaan supaya tidak mengucilkan para korban pemerkosaan serta anak yang dilahirkan dari hasil pemerkosaan.