Implikasi hukum dan ketatanegaraan terhadap penghapusan presidential threshold perspektif fiqh siyasah: studi terhadap Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Hadi, Mohamad Samsul (2025) Implikasi hukum dan ketatanegaraan terhadap penghapusan presidential threshold perspektif fiqh siyasah: studi terhadap Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Mohamad Samsul Hadi_05020421045 OK.pdf Download (4MB)
	Text Mohamad Samsul Hadi_05020421045 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 16 October 2028. Download (4MB)

Abstract

Judul penelitian ini dilatarbelakangi oleh putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 yang menghapuskan sistem Presidential Threshold. Permasalahan yang diangkat, pertama, Bagaimana implikasi hukum dan ketatanegaraan terhadap penghapusan presidential threshold dalam putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024? Bagaimana analisis fiqh siyāsah terhadap implikasi hukum dan ketatanegaraan penghapusan presidential threshold dalam putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu suatu langkah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, atau doktrin hukum yang relevan untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Pendekatan yeng digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Aprroach) dan pendekatan kasus (Case Approach), dengan bahan hukum primer atau sekunder yang dikumpulkan dari kajian kepustakaan (library research). Sumber bahan hukum yang ada akan dibahas dengan menggunakan teori hukum murni serta teori fiqh siyāsah. Hasil pembahasan dijabarkan secara sistematis untuk bisa menjawab permasalahan implikasi hukum dan ketatanegaraan dari penghapusan presidential threshold dalam pemilu presiden. Berdasarkam putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/204, sistem ambang batas pencalonan presiden dinyatakan bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Pernyataan ini merupakan dasar bagi legislatif untuk merevisi Undang-Undang Pemilu agar sesuai dengan konstitusi. Dengan penghapusan ambang batas tercipta peluang terbuka dan setara bagi partai kecil dalam mencalonkan kandidat sekaligus mencerminkan prinsip demokrasi yang adil. Dalam merevisi peraturan harus mengutamakan keseimbangan pencalonan dan kelancaran pelaksanaan pemilu, karena berpotensi menimbulkan banyak calon dengan elektabilitas rendah. Kondisi ini juga memengaruhi koalisi antarpartai, sehingga apabila presiden terpilih tidak memperoleh dukungan mayoritas di parlemen, stabilitas pemerintahan dapat terganggu. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme baru yang menjamin dukungan politik cukup di DPR agar pemerintahan presidensial berjalan efektif. Dari perspektif fiqh siyāsah dalam tradisi politik islam, penghapusan ambang batas pencalonan presiden didukung karena sejalan dengan prinsip musyawarah (syura), keadilan (al-‘adl), dan kemaslahatan umum (al-maṣlaḥah al-‘āmmah). Pembatasan ini dianggap bertentangan dengan semangat musyawarah karena menghambat partisipasi politik secara adil. Ketika hanya partai besar yang berhak mencalonkan, terjadi ketidakadilan yang merugikan hak politik rakyat karena pembatasan pilihan calon kandidat. Oleh sebab itu, penghapusan ambang batas dianggap lebih maslahat dan sesuai dengan kaidah fikih dar’u al-mafāsid muqaddamun ‘alā jalbi al-maṣāliḥ (mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan). Berdasarkan hasil penelitian penulis menyarankan agar dalam merevisi Undang-Undang Pemilu, lembaga legislatif harus menyelaraskan aturan dengan asas pemilu dan norma hukum dalam UUD 1945, khususnya Pasal 6A ayat (2). Presidential threshold merupakan salah satu mekanisme untuk membatasi jumlah calon presiden yang diusung oleh partai politik. Oleh sebab itu, partai politik perlu melakukan seleksi internal yang ketat, seperti uji kelayakan dan kepatutan, guna memastikan kandidat yang diusung memiliki kualitas tinggi.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Hadi, Mohamad Samsul ssamsulhadi123@gmail.com 05020421045
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Ansori, Lutfil fil.ansori@gmail.com 2013118303
Subjects:	Demokrasi Islam Hukum > Hukum Tata Negara Keputusan Hakim Demokrasi
Keywords:	Presiden; Pencalonan Presiden
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	Mohamad Samsul Hadi
Date Deposited:	16 Oct 2025 03:43
Last Modified:	16 Oct 2025 03:43
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/84861

Actions (login required)

View Item