Tinjauan fiqih siyasah terhadap putusan Mk Nomor 62/Puu-Xxii/2024 mengenai pengujian UU nomor 7 tahun 2017 terkait Presidential Threshold

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Prasetyo, Arian Bagas (2025) Tinjauan fiqih siyasah terhadap putusan Mk Nomor 62/Puu-Xxii/2024 mengenai pengujian UU nomor 7 tahun 2017 terkait Presidential Threshold. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Arian Bagas Prasetyo_05020421028 OK.pdf Download (2MB)
	Text Arian Bagas Prasetyo_05020421028 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 24 October 2028. Download (2MB)

Abstract

Indonesia tengah mengalami transformasi ketatanegaraan seiring dengan kemajuan demokrasi dan modernisasi pemerintahan yang menuntut agar kebijakan pemilu selalu berlandaskan kedaulatan rakyat melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, hanya partai atau koalisi yang menguasai sekurang‑kurangnya 20 % kursi DPR atau meraih 25 % suara sah nasional yang dapat mengajukan calon presiden tujuannya menjamin mutu kepemimpinan dan stabilitas politik. Namun, batasan ini dinilai mempersempit peluang politik, merugikan partai kecil, dan mengekang keberagaman ide, sehingga memicu perdebatan di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan partai politik inilah yang mendorong Mahkamah Konstitusi menguji materi Pasal 222 dan akhirnya membatalkannya dalam Putusan Nomor 62/PUU XXII/2024 karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan merintangi partisipasi politik warga negara. Skripsi ini memiliki tujuan yakni: 1) Mengidentifikasi pertimbangan hukum haim pada Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2023. 2) Menganalisis perspektif fiqh siyasah dalam putusan tersebut. Penelitian ini, menggunakan metode penelitian normatif dengan fokus pada analisis dokumen dan literatur terkait pengujian terhadap Pasal 222 UU Pemilu. Pendekatan yang digunakan meliputi perundang-undangan dan konseptual. Penulis menguraikan proses pengambilan keputusan yang terjadi serta mengaitkan unsur unsur hukum yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 dengan fiqh siyāsah. Dengan kerangkan pemikiran serta objek pembahasan tersebut maka digunakan metode penelitian tersebut untuk mengambarkan pertimbangan hukum hakim putusan tersebut, dengan fokus pada bahan hukum yang diperoleh melalui teknik library research. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa Putusan MK Nomor 62/PUU‑XXII/2024 menjadi langkah konstitusional yang penting dalam memperkuat demokrasi substantif. Mayoritas hakim menyatakan penghapusan presidential threshold sebagai upaya menegakkan kedaulatan rakyat, keadilan, dan kesetaraan politik meski dissenting opinion menegaskan bahwa ranah perubahan norma seharusnya berada di legislatif dan threshold dibutuhkan untuk stabilitas politik. Di sisi yurisprudensi, putusan ini juga menandai adanya pembaruan hukum menurut fiqh siyasah qadhâ’îyyah, di mana kaidah “hukum dapat berubah sesuai dengan perubahan waktu dan tempat” menjadi salah satu yang mendasari penghapusan presidential threshold, sementara ada kaidah mengenai kemaslahatan (kepentingan yang lebih luas) mewakili argumen dissenting opinion untuk mencegah calon yang terlalu banyak. Dinamika pemikiran ini memperlihatkan keberanian MK menegakkan tujuan sesuai syariat, keadilan, kemaslahatan umum, dan perlindungan hak konstitusional rakyat serta memperkuat kedudukan konstitusi dan perluasan akses demokrasi. Sejalan dengan kesimpulan diatas, penulis menyarankan agar Mahkamah Konstitusi hendaknya tetap mengedepankan keadilan substantif dalam setiap putusan yang menyangkut hak konstitusional warga negara, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pada fiqh siyasah sebagai bahan pertimbangan dari perspektif Islam. Dengan demikian, setiap amar putusan tidak hanya memenuhi kriteria yuridis, tetapi juga memiliki legitimasi moral yang kuat dan mampu memperkuat partisipasi politik yang inklusif serta berkeadilan.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Prasetyo, Arian Bagas arianbagasp20@gmail.com 05020421028
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Safiudin R., Achmad safiudin@uinsby.ac.id 2029129203
Subjects:	Fikih > Fikih Siyasah Hukum > Hukum Tata Negara
Keywords:	presidential threshold; kursi partai politik; Politik
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	Arian Bagas Prasetyo
Date Deposited:	24 Oct 2025 00:45
Last Modified:	24 Oct 2025 00:45
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/84898

Actions (login required)

View Item