Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap kewenangan Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan ketertiban umum: studi kasus penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Kediri

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Nugroho, Aldi Ahmad (2025) Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap kewenangan Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan ketertiban umum: studi kasus penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Kediri. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Aldi Ahmad Nugroho_05020421025.pdf Download (19MB)
	Text Aldi Ahmad Nugroho_05020421025_Full.pdf Restricted to Repository staff only until 28 October 2028. Download (19MB)

Abstract

Permasalahan pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Kediri menjadi isu krusial yang berkaitan dengan ketertiban umum dan pemanfaatan fasilitas publik. Pemerintah Kabupaten Kediri telah mengatur hal ini melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2021. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap PKL di Kabupaten Kediri menurut Perda tersebut dan bagaimana hal tersebut ditinjau dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penegakan Perda terhadap PKL dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam tata kelola pemerintahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Satpol PP Kabupaten Kediri, pelaku PKL, dan pihak terkait. Sumber sekunder diperoleh dari dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan refrensi keislaman terkait siyasah dusturiyah. Teknik pengumpulan data mencakup observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, dengan analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan Perda terhadap PKL oleh Satpol PP masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya sarana dan prasarana, keterbatasan SDM, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, pendekatan yang digunakan lebih bersifat represif daripada persuasif. Dari perspektif fiqh siyasah dusturiyah, tindakan pemerintah melalui Satpol PP sudah memiliki legitimasi sebagai bagian dari ulil amri, namun dalam praktiknya perlu mengedepankan prinsip kemaslahatan dan keadilan sosial sesuai nilai-nilai Islam. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pemerintah daerah melalui Satpol PP meningkatkan pendekatan pembinaan dan sosialisasi hukum kepada para PKL, serta menyediakan lokasi yang layak bagi mereka untuk berusaha. Selain itu, penegakan hukum hendaknya memperhatikan dimensi keadilan dan kemaslahatan dalam Islam sebagaimana diatur dalam fiqh siyasah dusturiyah.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Nugroho, Aldi Ahmad aldiahmadnugroho79@gmail.com 05020421025
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Rojak, Jeje Abdul jejerozaq@yahoo.com 2015106401
Subjects:	Hukum Islam Hukum > Hukum Tata Negara
Keywords:	PKL; Satpol PP; fiqh siyasah dusturiyah
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	Aldi Ahmad Nugroho
Date Deposited:	28 Oct 2025 02:44
Last Modified:	28 Oct 2025 02:44
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/84977

Actions (login required)

View Item