Tinjauan fiqh siyasah maliyah terhadap kewenangan kepala desa dalam pengelolaan badan usaha milik desa menurut uu nomor 6 tahun 2014: studi kasus Desa Banjarpanji Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Azizah, Intan Imroatul (2020) Tinjauan fiqh siyasah maliyah terhadap kewenangan kepala desa dalam pengelolaan badan usaha milik desa menurut uu nomor 6 tahun 2014: studi kasus Desa Banjarpanji Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Intan Imroatul Azizah_C05215021 OK.pdf Download (3MB)
	Text Intan Imroatul Azizah_C05215021 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 13 December 2028. Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, dengan pendekatan dalam penelitian hukum yang berupa teknik wawancara. Menurut Bapak Aiur Rofik selaku ketua Badan Usaha Miik Desa bahwa Badan Usaha Milik Desa yang dirikan di Desa Banjarpanji berjumlah ada 6 yang berjalan hanya ada 3yang masih belum berkembang dengan baik dan kepala desa masih belum bisa alam mengelola Badan Usaha Milik Desa. Adapun teknik yang digunakan adalah penelitian lapangan di Desa Banjarpanji Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Kemudian menganalisa menggunakan teknik deskriptif dan pola pikir deduktif kewenangan kepala desa Banjarpanji terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Desa perspektif Fiqh Siya<sah . Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sudah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bersama kepala desa dengan rakyatnya, menurut peraturan perundang-undangan No.6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menjelaskan salah satunya terkait kewenangan kepala desa dalam menjalankan suatu kebijakan haruslah berasarkan dengan prinsip- prinsip syariah yang sesuai dengan kemaslahatan ummat, dengan tinjaun dasar hukum Islamnya adalah Fiqh Siyasah Maliyah. Menurut pandangan fiqh Siyas<ah Maliyah, terjadi kesesuaian antara pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dengan kewenangan yang dimiliki oleh kepala desa meurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Fiqh Siya<sah Ma<liya<h dalam mengatur pengelolaan perekonomian harus berdasarkan pada asas musyawarah, supaya tidak terjadi pemegang kekuasaan yang tinggi oleh kepala desa, maka dari itu seluruh rakya dilibatkan agar terjadi persesuaian peratura dan kebijakan. Sejalan dengan hasil penelitian maka dibutuhkan agar cepat terselesaikannya musyawarah terkait Badan Usaha Milik Desa di Desa Banjarpanji terutama dalam usaha pembukaan dan pengelolaan cafe sawah dengan berdasarkan asas-asas dan pinsip kemaslahatan ummat.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Azizah, Intan Imroatul intanimroatulazizah@gmail.com C05216021
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Wijaya, Arif rifjaya2@gmail.com 2019077101
Subjects:	Hukum Hukum > Hukum Peradilan
Keywords:	Siyasah Maliyah; Pengelolaan; Badan usaha
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	Intan Azizah
Date Deposited:	13 Dec 2025 00:16
Last Modified:	13 Dec 2025 00:16
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/85183

Actions (login required)

View Item