Konstitusionalitas perubahan Parliamentary Threshold pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/Puu-Xxi/2023

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Ilham, Mohammad Roy Wakhid (2025) Konstitusionalitas perubahan Parliamentary Threshold pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/Puu-Xxi/2023. Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text M. Roy Wakhid Ilham_02040423008 ok.pdf Download (733kB)
	Text M. Roy Wakhid Ilham_02040423008 full.pdf Restricted to Repository staff only until 23 April 2028. Download (9MB)

Abstract

Menjelang Pemilu DPR 2024, dinamika politik Indonesia memanas akibat gugatan uji materiil yang diajukan Perludem ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Pasal 414 ayat 1 UU No. 7 Tahun 2017 tentang ambang batas parlemen 4%. Perludem menilai ambang batas 4% tidak ilmiah karena tidak dirumuskan dengan metode baku dan tidak proporsional karena menyebabkan banyak suara sah terbuang. Dalam Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023, MK menyatakan ambang batas ini bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, kepastian, dan keadilan hukum. Namun, ketentuan tersebut tetap diberlakukan untuk Pemilu 2024, memicu perdebatan publik. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan kasus dan konseptual, serta pengumpulan data melalui systemic literature review atas peraturan perundang-undangan, putusan MK dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa ambang batas parlemen 4% mencerminkan desain kontestasi Pemilu DPR yang tidak sehat karena membuka peluang monopoli kekuasaan, yang mengancam kedaulatan rakyat. Selain itu, ambang batas ini tidak dirumuskan secara rasional sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan sistem Pemilu proporsional. Penelitian ini menegaskan bahwa konstitusionalitas Pasal 414 ayat 1 hanya berlaku untuk Pemilu 2024. MK melalui putusannya memerintahkan perubahan norma tersebut untuk tidak berlaku di Pemilu 2029, sesuai prinsip constitutional engineering. Ambang batas 4% dinilai tidak sejalan dengan konsep demokrasi deliberatif.