Implikasi hukum dalam strukturuu no 3 tahun 2025 terhadap dwifungsi TNI di Indonesia perspektif fiqh siyāsah dustūriyyah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Nurrabani, Sayyidin Arsyad (2025) Implikasi hukum dalam strukturuu no 3 tahun 2025 terhadap dwifungsi TNI di Indonesia perspektif fiqh siyāsah dustūriyyah. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Sayyidin Arsyad Nurrabani_05040421109.pdf Download (2MB)
	Text Sayyidin Arsyad Nurrabani_05040421109_Full.pdf Restricted to Repository staff only until 7 January 2029. Download (2MB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 mengenai Tentara NasionalIndonesia mengakibatkan perubahan penting dalam tata kelola peran dan fungsiTNI dalam kerangka ketatanegaraan di Indonesia. Perubahan ini menimbulkandiskusi tentang implikasi hukum yang mungkin timbul, terutama terkait potensipenguatan kembali konsep dwifungsi TNI, khususnya berkenaan dengan keterlibatanTNI dalam sektor sipil dan non-pertahanan. Tujuan dari penelitian ini adalahuntuk menganalisis dampak hukum dari struktur Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025terhadap dwifungsi TNI di Indonesia dengan sudut pandang Fiqh SiyāsahDustūriyyah, yang menekankan asas ketatanegaraan Islam, pengendaliankekuasaan, dan hubungan antara pemimpin dan masyarakat sesuai konstitusi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan meneliti sumber hukumprimer, sekunder, dan tersier. Metode penelitian yang diterapkan mencakuppendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatanperundang-undangan dimanfaatkan untuk meneliti struktur, substansi, dansistematika Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 serta relevansinya denganUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan pendekatankonseptual bertujuan untuk menelaah konsep dwifungsi TNI, supremasi sipil, danprinsip-prinsip Fiqh Siyāsah Dustūriyyah seperti pembatasan kewenangan,amanah kekuasaan, keadilan, dan kepentingan umum. Data dianalisis dengan metode deskriptif, yang menjelaskan secara sistematis normahukum yang relevan dan konsep-konsep ketatanegaraan Islam, lalu menganalisisefek hukum terhadap praktik demokrasi dan tata kelola negara. Temuan penelitianmenunjukkan bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025dapat membuka kemungkinan bagi TNI untuk berperan ganda di luar fungsipertahanan, yang bisa menimbulkan konflik dengan prinsip supremasi sipil sertademokrasi konstitusional. Dalam kerangka Fiqh Siyāsah Dustūriyyah,situasi ini dapat bertentangan dengan prinsip pembatasan kekuasaan danpemisahan fungsi lembaga negara jika tidak diatur dengan jelas dan terarah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kejelasan dalam norma hukum seputar batasan peran TNI di area sipil dan peningkatan mekanisme pengawasan dari segi konstitusi danlegislatif. Selain itu, prinsip Fiqh Siyāsah Dustūriyyah sebaiknyadijadikan dasar etis dan normatif dalam merumuskan kebijakan agar fungsi TNIdapat berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi, konstitusionalisme, dankepentingan umum

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Nurrabani, Sayyidin Arsyad arsyadnurrabani@gmail.com 05040421109
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Safiudin, Achmad safiudin@uinsby.ac.id 2029129203
Subjects:	Hukum Islam Hukum > Hukum Tata Negara Negara
Keywords:	Tentara Nasional Indonesia (TNI); dwifungsi TNI
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Perbandingan Madzhab
Depositing User:	Sayyidin Arsyad Nurrabani
Date Deposited:	07 Jan 2026 05:13
Last Modified:	07 Jan 2026 05:13
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/85901

Actions (login required)

View Item