Analisis yuridis dan hukum Islam terhadap pengabaian rekomendasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak oleh Pengadilan Agama Lamongan dalam Penanganan Perkara Dispensasi Kawin Studi Kasus Nomor 391/PDT.P/2024/PA.Lmg dan 257/PDT.P/2024/PA.Lmg

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Rokhimah, Siti Ulfatun (2025) Analisis yuridis dan hukum Islam terhadap pengabaian rekomendasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak oleh Pengadilan Agama Lamongan dalam Penanganan Perkara Dispensasi Kawin Studi Kasus Nomor 391/PDT.P/2024/PA.Lmg dan 257/PDT.P/2024/PA.Lmg. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Siti Ulfatun Rokhimah_05040122156 ok.pdf Download (10MB)
	Text Siti Ulfatun Rokhimah_05040122156 full.pdf Restricted to Repository staff only until 8 December 2028. Download (10MB)

Abstract

Perkawinan anak masih menjadi persoalan serius di Indonesia, termasuk di Kabupaten Lamongan, meskipun batas usia minimal perkawinan telah ditetapkan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam kondisi tertentu, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan, di mana hakim seharusnya mempertimbangkan hasil rekomendasi lembaga terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Namun, dalam praktiknya, terdapat putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 391/Pdt.P/2024/PA.Lmg dan 257/Pdt.P/2024/PA.Lmg yang mengabaikan rekomendasi DP3A. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan hukum rekomendasi tersebut dan kesesuaiannya dengan asas perlindungan anak serta prinsip hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris dengan pendekata perundang-undangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan wawancara dengan pihak DP3A serta Pengadilan Agama Lamongan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan meninjau penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dan dikaji melalui perspektif maqāṣid asy- syarī‘ah. Data Pengadilan Agama Lamongan menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2022–2024 terdapat 1.008 permohonan dispensasi kawin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekomendasi DP3A memiliki fungsi penting sebagai bahan pertimbangan objektif dalam perkara dispensasi kawin. Namun, hakim dalam dua putusan yang diteliti lebih menekankan alasan moral dan sosial seperti kekhawatiran akan zina dibandingkan hasil asesmen psikologis dari DP3A. Pengabaian tersebut tidak sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan bertentangan dengan prinsip maqāṣid asy-syarī‘ah, khususnya dalam menjaga agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Penelitian ini menyarankan agar Pengadilan Agama Lamongan mewajibkan hasil asesmen DP3A sebagai dokumen pendukung dalam setiap perkara dispensasi kawin. DP3A perlu meningkatkan kualitas asesmen serta melakukan evaluasi pascaputusan untuk memastikan perlindungan anak secara berkelanjutan. Sinergi antara lembaga peradilan dan DP3A diharapkan dapat menekan angka perkawinan anak serta mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam perspektif hukum Islam.