Implikasi yuridis terhadap kewenangan evaluatif dalam tata tertib dewan perwakilan rakyat perspektif konstitusional

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Syakdiah, Halimatus (2025) Implikasi yuridis terhadap kewenangan evaluatif dalam tata tertib dewan perwakilan rakyat perspektif konstitusional. Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Halimatus Syakdiah_02040424007.pdf Download (1MB)
	Text Halimatus Syakdiah_02040424007_Full.pdf Restricted to Repository staff only until 23 March 2029. Download (1MB)

Abstract

Kewenangan evaluatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diatur dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib memunculkan problematika konstitusional yang signifikan. Secara konseptual, DPR mempunyai tiga fungsi utama, diantaranya legislasi, anggaran, dan pengawasan, sebagaimana ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945. Namun, munculnya kewenangan evaluatif terhadap pejabat negara setelah pengangkatan menimbulkan perdebatan mengenai batas fungsi pengawasan tersebut. Kondisi ini memunculkan pertanyaan tentang legitimasi kewenangan tersebut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berlandaskan prinsip pemisahan kekuasaan dan checks and balances antar lembaga negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan evaluatif DPR tidak memiliki dasar eksplisit dalam UUD 1945 maupun dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Secara yuridis, kewenangan ini memperluas fungsi pengawasan DPR di luar batas konstitusional, karena dilakukan terhadap pejabat independen yang telah melalui mekanisme pengangkatan konstitusional. Akibatnya, terdapat potensi tumpang tindih kewenangan dan pelanggaran terhadap prinsip kemandirian lembaga negara, terutama terhadap lembaga-lembaga yang secara hukum bersifat otonom dari pengaruh politik DPR.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Masters)
Creators:	Creators Email NIM Syakdiah, Halimatus halimatusfebry@gmail.com UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Hasyim, Muh. Fathoni mufah.hasyim@gmail.com 2010015601 Thesis advisor Farida, Anis anisfarida@uinsa.ac.id 0706087202
Subjects:	Pemerintahan Legislatif > Dewan Perwakilan Rakyat Hukum > Hukum Tata Negara
Keywords:	DPR; implikasi yuridis; kewenangan evaluatif
Divisions:	Program Magister > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	Halimatus Syakdiah
Date Deposited:	22 Jan 2026 08:03
Last Modified:	22 Jan 2026 08:03
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/87833

Actions (login required)

View Item