Akuntabilitas pengawasan pemilihan kepala desa menuju Tata kelola pemerintahan desa yang demokratis: Studi kasus kabupaten Pamekasan.

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Zubairi, Ach. (2026) Akuntabilitas pengawasan pemilihan kepala desa menuju Tata kelola pemerintahan desa yang demokratis: Studi kasus kabupaten Pamekasan. Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Ach. Zubairi_02040424001 OK.pdf Download (5MB)
	Text Ach. Zubairi_02040424001 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 19 February 2029. Download (5MB)

Abstract

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan manifestasi demokrasi di tingkat paling bawah dalam struktur pemerintahan Indonesia. Penelitian ini menganalisis akuntabilitas pengawasan Pilkades di Kabupaten Pamekasan sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis. Permasalahan utama yang dikaji adalah implementasi sistem pengawasan Pilkades dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mekanisme pengawasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem pengawasan Pilkades di Kabupaten Pamekasan memiliki struktur berjenjang melibatkan Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) di tingkat kabupaten hingga Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) di tingkat desa. Namun, sistem ini menghadapi hambatan fundamental berupa: (1) kekosongan hukum (rechtsvacuum) dalam regulasi pengawasan yang tidak mengatur secara jelas lembaga pengawas independen, (2) dualisme fungsi PPKD sebagai penyelenggara sekaligus pengawas yang bertentangan dengan prinsip checks and balances, (3) keterbatasan kapasitas dan independensi BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan, (4) minimnya partisipasi masyarakat akibat rendahnya pengetahuan tentang hak-hak politik dan ketiadaan mekanisme pelaporan pelanggaran yang jelas. Dualisme fungsi PPKD menciptakan konflik kepentingan struktural yang menghambat objektivitas pengawasan dan membuka celah terjadinya berbagai pelanggaran seperti money politics, manipulasi daftar pemilih, dan intervensi elite lokal. Kondisi ini diperparah dengan budaya paternalistik dan pengaruh patronase yang masih kuat dalam masyarakat Madura. Ketiadaan lembaga pengawas eksternal yang setara dengan Bawaslu menyebabkan pelanggaran tidak dapat ditindak secara optimal, sehingga legitimasi hasil Pilkades menjadi dipertanyakan dan berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan yang mengancam stabilitas sosial dan pembangunan desa. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi komprehensif melalui: (1) revisi regulasi untuk membentuk lembaga pengawas Pilkades yang independen dan terpisah dari fungsi penyelenggaraan, (2) penguatan kapasitas dan independensi BPD dalam fungsi pengawasan, (3) peningkatan transparansi dan akuntabilitas pembentukan panitia pemilihan, (4) pengembangan mekanisme partisipasi dan perlindungan masyarakat dalam pengawasan. Reformasi ini penting untuk mewujudkan Pilkades yang kredibel, demokratis, dan akuntabel sebagai fondasi penguatan demokrasi lokal di Indonesia.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Masters)
Creators:	Creators Email NIM Zubairi, Ach. achzubairi1234@gmail.com 02040424001
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Tutik, Titik Triwulan tt_titik@yahoo.com 2029036801 Thesis advisor Ubaidillah, M. Hasan ubaidillah.mhasan@uinsaby.ac.id 2005117901
Subjects:	Hukum > Hukum Tata Negara Politik
Keywords:	Akuntabilitas; pengawasan pilkades; dualisme Fungsi; demokrasi desa; checks and balances;.
Divisions:	Program Magister > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	Ach. Zubairi
Date Deposited:	19 Feb 2026 07:08
Last Modified:	19 Feb 2026 07:08
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/88016

Actions (login required)

View Item