This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Firmansyah, Bagus Arandi (2026) Efektivitas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2014 tentang Irigasi: studi sasus pelanggaran garis sempadan Desa Cemandi Kabupaten Sidoarjo. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
|
Text
Bagus Arandi Firmansyah_05040422066.pdf Download (5MB) |
|
|
Text
Bagus Arandi Firmansyah_05040422066_Full.pdf Restricted to Repository staff only until 30 February 2029. Download (5MB) |
Abstract
Garis sempadan irigasi memiliki peranan vital dalam menjaga kelestarian jaringan irigasi dan ketertiban tata ruang wilayah. Meskipun Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Irigasi telah secara tegas melarang pendirian bangunan pada area sempadan, fakta empiris di Desa Cemandi menunjukkan adanya pelanggaran masif berupa berdirinya bangunan permanen di atas garis sempadan saluran. Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai efektivitas penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 di Desa Cemandi serta menganalisisnya berdasarkan prinsip Good Governance dan perspektif Maqāṣid al-Sharī‘ah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, meliputi Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Desa Cemandi, serta masyarakat setempat, yang didukung dengan observasi lapangan dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, prinsip-prinsip Good Governance, serta teori Maqāṣid al-Sharī‘ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 di Desa Cemandi tidak efektif. Ketidakefektifan ini disebabkan oleh lemahnya penerapan prinsip Good Governance, khususnya pada aspek akuntabilitas dan supremasi hukum, di mana terdapat keraguan yurisdiksi kewenangan penindakan antarinstansi dan penegakan hukum yang berhenti pada sanksi administratif. Selain itu, ditemukan faktor budaya hukum masyarakat yang rendah akibat motif ekonomi, yang ditandai dengan adanya praktik jual beli lahan garapan secara informal di area sempadan. Dalam tinjauan Maqāṣid al-Sharī‘ah, kondisi ini tidak memenuhi prinsip kemaslahatan, yakni belum terwujudnya pemeliharaan harta negara (hifẓ al-māl) akibat penguasaan aset publik sepihak, perlindungan jiwa (hifẓ al-nafs) dari ancaman banjir, serta pelestarian lingkungan (hifẓ al-bī’ah). Penelitian ini menyimpulkan bahwa stagnasi penegakan hukum di Desa Cemandi bukan disebabkan oleh kekosongan regulasi, melainkan akibat dualisme kewenangan antar instansi dan kuatnya resistensi budaya masyarakat. Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Sidoarjo segera menginisiasi Nota Kesepahaman (MoU) kerjasama teknis dengan BBWS Brantas untuk mempertegas kewenangan eksekusi demi mewujudkan akuntabilitas pemerintahan. Selain itu, diperlukan pendekatan penertiban yang solutif melalui penyediaan opsi relokasi guna meminimalisir resistensi sosial dan mengembalikan fungsi sempadan irigasi sesuai tujuan kemaslahatan umum.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||||
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | Hukum Hukum > Hukum Tata Negara Lingkungan Hidup |
||||||||
| Keywords: | Efektivitas hukum; sempadan irigasi; good governance; maqāṣid al-Sharī‘ahs | ||||||||
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam | ||||||||
| Depositing User: | Bagus Firmansyah | ||||||||
| Date Deposited: | 30 Jan 2026 03:12 | ||||||||
| Last Modified: | 30 Jan 2026 03:12 | ||||||||
| URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/88493 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
