Analisis fiqh siya̅sah dustūriyyah tentang implementasi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Mukminin, Muhammad Zaini Amirul (2025) Analisis fiqh siya̅sah dustūriyyah tentang implementasi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Muhammad Zaini Amirul Mukminin_05010420013.pdf Download (1MB)
	Text Muhammad Zaini Amirul Mukminin_05010420013_Full.pdf Restricted to Repository staff only until 3 February 2029. Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol dalam perspektif Fiqh Siya̅sah Dustūriyyah. Fokusnya pada latar belakang pembangunan infrastruktur di Indonesia yang kerap membutuhkan pembebasan tanah untuk kepentingan umum. Kajian mencakup Undang-Undang No.2 Tahun 2012 serta prinsip keadilan sosial Islam terkait proses pembebasan tanah dan ganti rugi yang adil. Tujuan penelitian ini adalah menelaah peran negara dan penerapan prinsip Fiqh Siya̅sah Dustūriyyah dalam menciptakan kebijakan yang adil,transparan, dan beretika. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (doctrinal research) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan(statute approach) dan pendekatan historis (historical approach), teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan (library research), serta sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (seperti UUD 1945, UU No. 2 Tahun 2012, UU No. 2 Tahun 2022, Alquran dan Hadis) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, literatur, makalah, dan karya ilmiah lainnya). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembebasan tanah untuk kepentingan umum dalam perspektif Fiqh Siya̅sah Dustūriyyah memerlukan pendekatan adil dan menyeluruh, dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak individu. Negara berperan sebagai regulator, pelindung, dan fasilitator untuk memastikan proses yang transparan dan adil. Dalam proyek infrastruktur, musyawarah, transparansi, serta perhatian terhadap masyarakat adat dan kelompok rentan sangat penting. Tanah harus dikelola bijak tanpa mengabaikan hak kepemilikan dan nilai budaya. Tantangan ketimpangan kompensasi memerlukan reformasi regulasi yang sesuai dengan syariah. Berdasarkan hasil penelitian, penulis berharap pemerintah memperkuat regulasi pertanahan yang adil, mengembangkan sistem ganti rugi yang transparan, serta meningkatkan kapasitas aparatur negara agar profesional dan jujur. Partisipasi aktif masyarakat, terutama masyarakat adat, harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan guna mencegah penindasan dan menjamin kebijakan yang berpihak pada kepentingan bersama. Selain itu, mekanisme pengawasan berkelanjutan penting agar proses pembebasan tanah benar-benar adil dan membawa manfaat bagi kesejahteraan tanpa melanggar hak individu.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Mukminin, Muhammad Zaini Amirul Zainiamirul29@gmail.com 05010420013
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Rojak, Jeje Abdul jejerozaq@yahoo.com 2015106401
Subjects:	Fasilitas Umum Hukum > Hukum Tata Negara Hukum Agraria
Keywords:	Fiqh siya̅sah dustūriyyah; pembangunan jalan tol
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	Muhammad Zaini Amirul Mukminin
Date Deposited:	03 Feb 2026 05:02
Last Modified:	03 Feb 2026 05:02
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/88597

Actions (login required)

View Item