Studi komparatif perlindungan hak penyandang disabilitas dalam UU no. 8 tahun 2016, ADA 1990, dan WGBH/CZ 2003

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Baihaqi, M Abu Rizal (2025) Studi komparatif perlindungan hak penyandang disabilitas dalam UU no. 8 tahun 2016, ADA 1990, dan WGBH/CZ 2003. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text M Abu Rizal Baihaqi_05020722051 full.pdf Restricted to Repository staff only until 20 February 2029. Download (2MB)
	Text M Abu Rizal Baihaqi_05020722051.pdf Download (2MB)

Abstract

Perlindungan hak penyandang disabilitas merupakan bagian integral dari pemenuhan hak asasi manusia dan kewajiban negara dalam mewujudkan keadilan sosial. Indonesia telah mengatur perlindungan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, namun dalam praktiknya masih ditemukan kesenjangan antara pengakuan normatif dan efektivitas perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hak penyandang disabilitas dalam UU No. 8 Tahun 2016 serta membandingkan penerapan prinsip-prinsip hukum positif dalam regulasi tersebut dengan Americans with Disabilities Act (ADA) 1990 di Amerika Serikat dan Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) 2003 di Belanda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Bahan hukum primer meliputi UU No. 8 Tahun 2016, ADA 1990, dan WGBH/CZ 2003, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur ilmiah, jurnal, dan dokumen hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dan komparatif dengan berlandaskan teori hak asasi manusia, welfare state, perbandingan hukum, dan kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 8 Tahun 2016 secara normatif telah mengadopsi prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi, namun masih lemah dalam aspek penegakan hukum karena tidak disertai mekanisme pengaduan individual dan sanksi yang tegas. Sebaliknya, ADA 1990 di Amerika Serikat menekankan perlindungan hukum yang dapat ditegakkan melalui mekanisme litigasi dan kompensasi, sedangkan WGBH/CZ 2003 di Belanda mengintegrasikan perlindungan hak disabilitas ke dalam rezim hukum anti-diskriminasi dengan pendekatan negara kesejahteraan melalui mekanisme non-litigasi yang aksesibel. Perbandingan ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hak penyandang disabilitas sangat ditentukan oleh keterpaduan antara pengakuan normatif, mekanisme penegakan hukum, dan kebijakan publik yang inklusif.nPenelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan perlindungan hak penyandang disabilitas di Indonesia memerlukan reformasi hukum yang berfokus pada penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan, dengan mengadaptasi praktik terbaik dari sistem hukum Amerika Serikat dan Belanda secara kontekstual sesuai dengan sistem hukum nasional.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Baihaqi, M Abu Rizal aburizalbaihaqi@gmail.com 05020722051
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Multazam, Riza rizamultazam@uinsby.ac.id 2109118601
Subjects:	Hukum > Hukum Tata Negara Anak > Anak Penyandang Cacat
Keywords:	Perlindungan hak; penyandang disabilitas; UU no. 8 tahun 2016
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Publik Islam
Depositing User:	Unnamed user with email aburizalbaihaqi@gmail.com
Date Deposited:	20 Feb 2026 02:55
Last Modified:	20 Feb 2026 02:55
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/88681

Actions (login required)

View Item