Dualisme penafsiran putusan mahkamah konstitusi dan mahkamah agung dalam perkara batas usia pencalonan kepala daerah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Navis, Aulia Akbar (2024) Dualisme penafsiran putusan mahkamah konstitusi dan mahkamah agung dalam perkara batas usia pencalonan kepala daerah. Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Aulia Akbar Navis_02040423016 OK.pdf Download (2MB)
	Text Aulia Akbar Navis_02040423016 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 23 February 2029. Download (2MB)

Abstract

Tesis ini merupakan hasil penelitian dengan judul “Dualisme Penafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung Dalam Perkara Batas Usia Pencalonan Kepala Daeah”. Tesis ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana Pertimbangan Hukum (Ratio Decidendi) Hakim Mahkamah Konstitusi dan Hakim Mahkamah Agung dalam Menafsirkan Perkara Batas Usia Pencalonan Kepala Daerah? 2. Bagaimana Implikasi Hukum Akibat Adanya Dualisme Penafsiran Hakim Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam Perkara Batas Usia Pencalonan Kepala Daerah Terhadap Keberlangsungan Pilkada 2024?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menerapkan teori Kewenangan, teori pemisahan kekuasaan, dan teori keberlakuan hukum dengan metode pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian, Pertama Putusan Mahkamah Konstitusi No 70/PUU-XXII/2024, Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 merupakan norma yang sudah jelas, terang-benderang, persyaratan dimaksud harus dipenuhi pada proses pencalonan yang bermuara pada penetapan calon. menambahkan pemaknaan baru akan memosisikan norma a quo menjadi berbeda sendiri (anomali) di antara semua norma dalam lingkup persyaratan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung No 23 P/HUM 2024 dirasa belum tepat karena Mahkamah Agung masuk dalam penafsiran original intent, kemudian dalam pembacaan aturan secara holistik Pemilihan kepala daerah dilaksanakan dengan serangkaian tahapan yang berarti status calon sudah melekat saat Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan calon, dan juga Mahkamah Agung tidak boleh mengubah/ menambah/ memperbaiki norma yang diuji, Mahkamah Agung hanya cukup menyatakan norma tersebut bertentangan atau tidak. Kedua, empat implikasi akibat dualisme putusan 1. Perbedaan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. 2. Ketidakjelasan dalam Implementasi Hukum oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan kepala daerah. 3. Menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan karena terdapat putusan yang saling bertolak belakang. 4. Inkonsistensi antara Norma Hukum yang Lebih Tinggi dan Lebih Rendah,

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Masters)
Creators:	Creators Email NIM Navis, Aulia Akbar auliaakbarnavis@gmail.com 02040423016
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Warjiyati, Sri warjiyatisri@gmail.com 2026086802 Thesis advisor Bahar, Moh. Syaeful bosbahar@yahoo.com 2015037803
Subjects:	Hukum Hukum > Hukum Tata Negara
Keywords:	Dualisme Putusan; Mahkamah Konstitusi; Mahkamah Agung; Pemilihan Kepala Daerah.
Divisions:	Program Magister > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	Aulia Akbar Navis
Date Deposited:	23 Feb 2026 05:17
Last Modified:	23 Feb 2026 05:17
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/88891

Actions (login required)

View Item