This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Oyama, Yuuki (2025) Tinjauan fiqh siyasah terhadap syarat usia Advokat dalam undang-undang no. 18 tahun 2003 tentang Advokat: studi putusan mahkamah konstitusi no 108/PUU-XXII/2024. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
|
Text
Yuuki Oyama_05010422019 OK.pdf Download (2MB) |
|
|
Text
Yuuki Oyama_05010422019 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 24 February 2029. Download (2MB) |
Abstract
Profesi advokat merupakan salah satu pilar penegakan hukum yang memiliki peran strategis dalam menjamin tegaknya keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam hukum nasional Indonesia, pengaturan profesi advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang salah satu ketentuannya mensyaratkan usia minimal 25 tahun untuk dapat diangkat sebagai advokat. Ketentuan ini menimbulkan perdebatan karena dinilai berpotensi membatasi hak konstitusional warga negara, khususnya hak untuk bekerja dan memperoleh kesempatan yang sama dalam memilih profesi. Persoalan tersebut diuji di Mahkamah Konstitusi dan melahirkan Putusan Nomor 108/PUU-XXII/2024 yang menolak permohonan pemohon. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama, yaitu bagaimana analisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi terhadap syarat usia advokat dan bagaimana tinjauan fiqh siyāsah dusturiyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XXII/2024 terkait syarat usia advokat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang- undangan dilakukan dengan mengkaji ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, sedangkan pendekatan kasus difokuskan pada analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XXII/2024. Data penelitian berupa bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menelaah norma hukum positif dan mengaitkannya dengan prinsip-prinsip fiqh siyāsah dusturiyah, khususnya konsep keadilan dan kemaslahatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 108/PUU-XXII/2024 menilai syarat usia minimal advokat sebagai bagian dari kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang yang tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah berpendapat bahwa pembatasan usia bersifat rasional, proporsional, dan bertujuan menjaga kualitas serta profesionalisme advokat. Dalam perspektif fiqh siyāsah dusturiyah, pengaturan syarat usia advokat dapat dibenarkan sepanjang ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan menjaga amanah profesi advokat. Namun demikian, pembatasan usia yang bersifat kaku berpotensi menimbulkan ketegangan dengan prinsip keadilan substantif apabila tidak disertai pertimbangan kemampuan dan kompetensi individu. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar pembentuk undang- undang melakukan evaluasi secara berkala terhadap ketentuan syarat usia minimal advokat dengan memperhatikan perkembangan pendidikan hukum, dinamika sosial, dan prinsip keadilan serta hak asasi manusia. Selain itu, organisasi advokat diharapkan lebih menekankan pembinaan kompetensi, etika, dan profesionalisme sebagai indikator utama kelayakan advokat. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji syarat usia advokat melalui pendekatan fiqh siyāsah dusturiyah secara lebih komprehensif dan multidisipliner guna menghasilkan pengaturan profesi advokat yang lebih adil dan berorientasi pada kemaslahatan.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||||
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | Hukum Islam Hukum Hukum > Hukum Tata Negara |
||||||||
| Keywords: | Advokat; Syarat usia advokat | ||||||||
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam | ||||||||
| Depositing User: | Yuuki Oyama | ||||||||
| Date Deposited: | 24 Feb 2026 03:04 | ||||||||
| Last Modified: | 24 Feb 2026 03:04 | ||||||||
| URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/88903 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
