Tinjauan fiqih siyasah dusturiyah terhadap pengibaran bendera jolly roger menurut undang-undang nomor 24 tahun 2009: studi terhadap surat edaran Bupati Tanggamus Provinsi Lampung

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Agustina, Rizke (2025) Tinjauan fiqih siyasah dusturiyah terhadap pengibaran bendera jolly roger menurut undang-undang nomor 24 tahun 2009: studi terhadap surat edaran Bupati Tanggamus Provinsi Lampung. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Rizke Agustina_05010422016 OK.pdf Download (3MB)
	Text Rizke Agustina_05010422016 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 4 March 2029. Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kemunculan peristiwa pengibaran bendera Jolly Roger yang terjadi menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia, yang menimbulkan problematika hukum dan sosial terkait dengan perlindungan lambang kenegaraan serta jaminan hak kebebasan berekspresi bagi warga negara. Rumusan masalah yang diteliti adalah bagaimana hukum pengibaran bendera Jolly Roger berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta lagu kebangsaan dan bagaimana tinjauan fiqih siyãsah dustũriyah terhadap surat edaran Bupati Tanggamus. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conseptual approach), yang mengkaji pengibaran Bendera Jolly Roger menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan kajian literatur Fiqih siyãsah dustũriyah terhadap Surat Edaran Bupati Tanggamus. Teknik pengumpulan bahan hukum meliputi studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier terkait pengibaran bendera. Teknik analisis data yang digunakan adalah model deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 menegaskan Bendera Merah Putih sebagai lambang kedaulatan dan kehormatan bangsa yang utama, sedangkan pengibaran bendera lain termasuk Bendera Jolly Roger dapat dipahami sebagai ekspresi kebebasan berekspresi yang sah sepanjang tidak merendahkan kehormatan bendera negara dan tidak membahayakan ketertiban umum. Surat edaran yang dikeluarkan oleh Bupati Tanggamus, menurut perspektif fiqih siyãsah dustũriyah, bertentangan dengan prinsip keadilan ('adl), musyawarah (syura), dan maslahah karena bersifat represif sepihak tanpa dalil kuat. Sebagai saran, peneliti menyarankan agar pemerintah sebaiknya mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang makna simbol-simbol non formal seperti Bendera Jolly Roger, dengan melibatkan ahli budaya dan komunitas penggemar anime, untuk mencegah kesalahpahaman dan mengarahkan ekspresi tersebut ke arah positif. Bupati Tanggamus hendaknya mengutamakan dialog dan edukasi untuk memelihara kerukunan sosial dan mengakomodasi aspirasi rakyat secara proporsional, tanpa tindakan represif yang berlebihan.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Agustina, Rizke radjaratuhaii11@gmail.com 05010422016
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Rohmah, Elva Imeldatur elva.imeldatur.rohmah@uinsa.ac.id 2102049201
Subjects:	Fikih > Fikih Siyasah Hukum > Hukum Tata Negara Kepala Daerah Hak Asasi Manusia
Keywords:	pengibaran bendera Jolly Roger; Lambang Negara;
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	Agustina Rizke Rizke
Date Deposited:	04 Mar 2026 01:19
Last Modified:	04 Mar 2026 01:19
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/88952

Actions (login required)

View Item