Rekonstruksi hukum wali nikah penyandang disabilitas rungu melalui Ilhaq Al-Masaʾil Bi Naẓairiha

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Munir, M. Badrul (2026) Rekonstruksi hukum wali nikah penyandang disabilitas rungu melalui Ilhaq Al-Masaʾil Bi Naẓairiha. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text M. Badrul Munir_05020122067 OK.pdf Download (4MB)
	Text M. Badrul Munir_05020122067 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 18 May 2029. Download (4MB)

Abstract

Penelitian berawal dari keberadaan pasal 22 KHI yang tampak membatasi hak penyandang disabilitas rungu untuk menjadi wali nikah. Ketentuan tersebut dinilai problematik karena tidak didukung oleh landasan yang jelas dalam literatur fikih mazhab Syafi’i. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar normatif Pasal 22 KHI dalam perspektif fikih mazhab Syafi‘i serta menawarkan rekonstruksi hukum wali nikah penyandang disabilitas rungu melalui metode ilḥāq al-masāʾil bi naẓāʾirihā. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan 3 pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang, (statute approach), pendekatan konseptual, dan pendekatan filosofis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Objek penelitian akan difokuskan pada teks Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan literatur fikih mazhab syafi’i yang sudah berhasil dikumpulkan. Penelitian ini menyajikan beberapa temuan penting. Pertama, hasil penelusuran terhadap kitab-kitab fikih mazhab Syafi‘i menunjukkan tidak adanya landasan normatif yang secara tegas menggugurkan hak perwalian nikah bagi penyandang disabilitas rungu. Kedua, dalam ranah penalaran hukum fikih, metode ilḥāq al-masāʾil bi naẓāʾirihā dapat digunakan sebagai kerangka utama untuk menilai keabsahan wali nikah penyandang disabilitas rungu dengan cara mengaitkannya pada persoalan-persoalan serupa yang telah dibahas dalam literatur fikih mazhab Syafi‘i, khususnya kasus disabilitas netra. Temuan tersebut menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 22 KHI yang membatasi hak penyandang disabilitas rungu untuk menjadi wali nikah tidak sepenuhnya selaras dengan konstruksi fikih mazhab Syafi‘i dan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Berdasarkan keseluruhan analisis, penelitian ini menegaskan urgensi rekonstruksi hukum wali nikah penyandang disabilitas rungu agar lebih inklusif dan selaras dengan prinsip fikih mazhab Syafi‘i serta perlindungan hak penyandang disabilitas. Penelitian ini merekomendasikan peninjauan ulang Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam guna menghapus ketentuan yang berpotensi diskriminatif dan menggantinya dengan formulasi hukum yang mengakui kapasitas hukum penyandang disabilitas rungu secara setara. Selain itu, penelitian ini mendorong penguatan kajian fikih disabilitas serta peningkatan pemahaman aparat peradilan agama agar praktik perwalian nikah didasarkan pada kecakapan hukum, bukan semata keterbatasan fisik.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Munir, M. Badrul muniraljumbangi@gmail.com 05020122067
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Hadi, Mukhammad Nur mukhammad.nur.hadi@uinsa.ac.id 2016059401
Subjects:	Hukum Islam Hukum Islam > Perkawinan Islam dan Humanisme Keluarga > Keluarga Islam
Keywords:	Wali Nikah; Disabilitas Rungu; Ilḥaq al-Masaʾil bi Naẓāʾirihā
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Keluarga Islam
Depositing User:	M. Badrul Munir
Date Deposited:	18 May 2026 04:59
Last Modified:	18 May 2026 04:59
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/89045

Actions (login required)

View Item