Status dan hak anak dari pernikahan yang dicatatkan setelah pernikahan siri dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif: studi Kasus di KUA Rungkut Kota Surabaya

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Umam, Fawaidul (2026) Status dan hak anak dari pernikahan yang dicatatkan setelah pernikahan siri dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif: studi Kasus di KUA Rungkut Kota Surabaya. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Fawaidul Umam_C01219018.pdf Download (2MB)
	Text Fawaidul Umam_C01219018_Full.pdf Restricted to Repository staff only until 6 April 2029. Download (2MB)

Abstract

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui praktik pencatatan pernikahan setelah pernikahan siri di KUA Rungkut Kota Surabaya serta menganalisis status dan hak anak dari pernikahan tersebut dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menitikberatkan pada praktik hukum di lapangan (law in action) bukan hanya pada norma yang tertulis dalam peraturan (law in books). Data diperoleh melalui wawancara dan observasi di KUA Rungkut Kota Surabaya, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analitik dengan pola pikir deduktif, yaitu mengkaji fakta-fakta lapangan berdasarkan teori dan ketentuan hukum yang relevan dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pencatatan pernikahan setelah pernikahan siri di KUA Rungkut Kota Surabaya dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui itsbat nikah di Pengadilan Agama dan melalui tajdid nikah (nikah ulang). Secara normatif, pencatatan yang benar menurut Pasal 7 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam adalah melalui itsbat nikah karena mekanisme ini mengesahkan perkawinan yang telah berlangsung sebelumnya. Namun dalam praktik, sebagian pasangan memilih melakukan tajdid nikah untuk memperoleh akta nikah. Pencatatan melalui tajdid hanya berlaku sejak tanggal akad ulang dan tidak mengakui secara hukum perkawinan siri yang dilakukan sebelumnya. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara ketentuan normatif dan praktik administratif yang terjadi di lapangan. Dalam perspektif hukum Islam, anak yang lahir dari pernikahan siri tetap dianggap sebagai anak sah selama rukun dan syarat nikah terpenuhi, sehingga memiliki hubungan nasab serta hak nafkah, perwalian, dan waris dari kedua orang tuanya. Sementara dalam hukum positif berdasarkan UU Perkawinan, pengakuan administratif terhadap status anak sangat bergantung pada pencatatan perkawinan. Jika pencatatan dilakukan melalui itsbat nikah, maka anak diakui sebagai anak sah dengan hubungan keperdataan penuh kepada ayah dan ibu. Namun jika hanya dilakukan tajdid nikah tanpa itsbat, maka status administratif anak yang lahir sebelum pencatatan tidak otomatis berubah, kecuali melalui pembuktian asal-usul anak sebagaimana diperluas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Oleh karena itu, itsbat nikah merupakan mekanisme yang paling memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap status dan hak anak. Diperlukan peningkatan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sejak awal guna menjamin kepastian hukum bagi suami, istri, dan terutama anak. KUA diharapkan lebih aktif melakukan sosialisasi terkait prosedur pencatatan perkawinan serta mekanisme itsbat nikah bagi pasangan yang telah menikah siri, sehingga masyarakat memahami konsekuensi hukumnya. Di sisi lain, pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pedoman teknis terkait pencatatan perkawinan agar tercipta keseragaman praktik di tingkat KUA sekaligus menjamin perlindungan hukum yang lebih optimal terhadap status dan hak anak.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Umam, Fawaidul fawaidulumam72@gmail.com C01219018
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Rifqi, Muhammad Jazil muhammadjazilrifqi@uinsby.ac.id 2010119102
Subjects:	Hukum Islam Hukum Islam > Perkawinan Hukum Islam > Status Anak
Keywords:	KUA; tajdid nikah (nikah ulang)
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Keluarga Islam
Depositing User:	Fawaidul Umam
Date Deposited:	06 Apr 2026 04:45
Last Modified:	06 Apr 2026 04:48
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/89241

Actions (login required)

View Item