Tinjauan yuridis atas pembentukan kelembagaan badan riset dan inovasi daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo: berdasarkan perspektif peraturan presiden nomor 78 tahun 2021 tentang badan riset dan inovasi nasional

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Aura, Shandy (2026) Tinjauan yuridis atas pembentukan kelembagaan badan riset dan inovasi daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo: berdasarkan perspektif peraturan presiden nomor 78 tahun 2021 tentang badan riset dan inovasi nasional. Undergraduate thesis, UIN Sunana Ampel Surabaya.

	Text Shandy Aura_05010422017.pdf Download (3MB)
	Text Shandy Aura_05010422017_Full.pdf Restricted to Repository staff only until 6 April 2029. Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kebijakan pembangunan berbasis riset (evidence-based policy) melalui pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Namun, ketentuan Pasal 66 ayat (2) yang menyatakan bahwa pembentukan kelembagaan Badan Riset dan Inovasi Daerah “dapat diintegrasikan” dengan perangkat daerah lain menimbulkan multitafsir mengenai bentuk kelembagaannya. Di Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, fungsi penelitian masih berada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappeda Litbang) sehingga Badan Riset dan Inovasi Daerah belum terbentuk secara mandiri. Rumusan masalah yang diteliti adalah bagaimana tinjauan yuridis pembentukan kelembagaan Badan Riset dan Inovasi Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional dan bagaimana analisis pembentukan kelembagaan Badan Riset dan Inovasi Daerah di Pemda Kabupaten Sidoarjo ditinjau dari perspektif Siyāsah Shar’īyyah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, artikel jurnal, serta dokumen resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, yang kemudian dianalisis dengan teori kelembagaan, teori kewenangan, dan konsep Siyāsah Shar’īyyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frasa “dapat diintegrasikan” dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional menimbulkan ketidakjelasan norma sehingga Badan Riset dan Inovasi Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo belum terbentuk secara mandiri. Kondisi ini menyebabkan fungsi riset daerah belum optimal. Dalam perspektif Siyāsah Shar’īyyah, kondisi tersebut menunjukkan belum terwujudnya prinsip keadilan (al-‘adl), kemaslahatan (maslahah al-‘ammah), musyawarah (shūrā), dan tanggung jawab (al-mas’uliyyah). Berdasarkan temuan tersebut, peneliti menyarankan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo perlu melakukan penataan kelembagaan melalui pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah secara mandiri atau integrasi menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) sesuai peraturan perundang-undangan. DPRD juga perlu memperkuat fungsi pengawasan dan legislasi guna mendorong harmonisasi regulasi daerah agar penguatan kelembagaan riset dapat mendukung pembangunan berbasis ilmu pengetahuan dan kemaslahatan publik.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Aura, Shandy shandyauraa@gmail.com 05010422017
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Yasin, Achmad achmadyasin650@gmail.com 2027076702
Subjects:	Administrasi Hukum Islam Hukum > Hukum Tata Negara
Keywords:	Badan Riset dan Inovasi Daerah; evidence-based policy
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	Shandy Aura
Date Deposited:	06 Apr 2026 05:33
Last Modified:	06 Apr 2026 05:33
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/89242

Actions (login required)

View Item