Pembentukan kementerian di era pemerintahan Prabowo Subianto dalam kaitannya dengan prinsip efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Salma, Nasywa (2026) Pembentukan kementerian di era pemerintahan Prabowo Subianto dalam kaitannya dengan prinsip efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Nasywa Salma_05010422014.pdf Download (3MB)
	Text Nasywa Salma_05010422014_Full.pdf Restricted to Repository staff only until 7 April 2029. Download (3MB)

Abstract

Pembentukan kementerian pada masa Presiden Prabowo Subianto pasca perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 menjadi Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 menunjukkan dinamika baru dalam sistem presidensial, terutama terkait perluasan kewenangan presiden dalam menentukan jumlah dan susunan kementerian. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai efektivitas, efisiensi, serta kesesuaiannya dengan konsep maṣlaḥah mursalah dalam fiqh siyāsah. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji apakah struktur dan jumlah kementerian telah mencerminkan prinsip efektivitas dan efisiensi serta sejalan dengan maṣlaḥah mursalah.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait kementerian negara, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan penarikan kesimpulan secara deduktif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan dan penataan kementerian pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto secara yuridis memiliki ldanasan hukum yang sah. Namun, dari perspektif efektivitas dan efisiensi, kebijakan tersebut belum sepenuhnya didasarkan pada indikator yang jelas dan terukur, sehingga berpotensi menimbulkan pembengkakan birokrasi, tumpang tindih kewenangan, serta peningkatan beban anggaran negara. Dalam perspektif fiqh siyāsah, pembentukan kementerian dapat dibenarkan berdasarkan prinsip maṣlaḥah mursalah selama bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan maqāṣid al-syarī‘ah. Akan tetapi, kemaslahatan tersebut sangat bergantung pada implementasi prinsip efektivitas dan efisiensi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.Berdasarkan hasil tersebut, disarankan agar pembentukan dan penataan kementerian dilakukan secara proporsional, dengan memperhatikan kebutuhan riil penyelenggaraan pemerintahan, kejelasan indikator efektivitas dan efisiensi, serta kemampuan keuangan negara. Selain itu, diperlukan evaluasi berkala terhadap kinerja kementerian untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar berorientasi pada kepentingan publik dan kemaslahatan umum.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Salma, Nasywa salmanasywa341@gmail.com 05010422014
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Ansori, Lutfil fil.ansori@gmail.com 2013118303
Subjects:	Hukum Hukum > Hukum Tata Negara Pemerintahan Legislatif
Keywords:	Maṣlaḥah mursalah; fiqh siyāsa
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	Nasywa Salma
Date Deposited:	07 Apr 2026 03:50
Last Modified:	07 Apr 2026 03:50
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/89309

Actions (login required)

View Item