This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Sabila, Aulia Rizki (2026) Perlindungan demokrasi oleh mahkamah konstitusi dalam putusan No.62/PUU-XXII/2024 tentang pengujian konstitusionalitas presidential threshold perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyyah. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
![[img]](http://digilib.uinsa.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Aulia Rizki Sabila_05020422026 full.pdf Restricted to Repository staff only until 8 April 2029. Download (3MB) |
|
Text
Aulia Rizki Sabila_05020422026.pdf Download (3MB) |
Abstract
Pengujian konstitusionalitas presidential threshold melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 menandai perubahan penting dalam praktik demokrasi konstitusional di Indonesia. Ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden selama ini dipandang membatasi hak politik partai politik dan rakyat, serta cenderung menguntungkan kelompok elite politik tertentu. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan konstitusional terkait perlindungan demokrasi dan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu: pertama, bagaimana perlindungan demokrasi oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024; dan kedua, bagaimana perlindungan demokrasi tersebut ditinjau dari pandangan Fiqh Siyasah, khususnya Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang terkait pemilu, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal dan dokumen ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah norma, asas, serta prinsip hukum tata negara dan fiqh siyasah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 telah menjalankan perannya sebagai pelindung demokrasi dengan mengoreksi kebijakan presidential threshold yang tidak didasarkan pada rasionalitas yang kuat dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan politik. Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 juga memperluas ruang partisipasi politik dan mencegah dominasi elite dalam proses pencalonan presiden, sehingga sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Dalam pandangan Fiqh Siyasah, khususnya Siyasah Dusturiyah, putusan tersebut selaras dengan prinsip al’adl dan al malahah, karena berorientasi pada kemaslahatan umum, keadilan, serta pencegahan pemusatan kekuasaan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar pembentuk undang-undang dalam merumuskan kebijakan hukum pemilu mengedepankan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kepentingan umum serta menghindari konflik kepentingan politik. Mahkamah Konstitusi diharapkan tetap konsisten dalam menjalankan fungsi pengawalan konstitusi dan demokrasi. Selain itu, penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk mengkaji dampak penghapusan presidential threshold terhadap sistem kepartaian dan stabilitas pemerintahan dalam jangka panjang.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||||
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | Hukum Demokrasi Peradilan |
||||||||
| Keywords: | Demokrasi; mahkamah konstitusi; presidential threshold; Fiqh Siyasah Dusturiyyah | ||||||||
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam | ||||||||
| Depositing User: | Aulia Rizki Sabila | ||||||||
| Date Deposited: | 08 Apr 2026 02:30 | ||||||||
| Last Modified: | 08 Apr 2026 02:30 | ||||||||
| URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/89388 |
Actions (login required)
 |
View Item |
