Tinjauan fiqh siyāsah terhadap pengangkatan perangkat desa di Desa Watudandang

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Farihy, Ahmad (2026) Tinjauan fiqh siyāsah terhadap pengangkatan perangkat desa di Desa Watudandang. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Ahmad Farihy_05010422003 OK.pdf Download (2MB)
	Text Ahmad Farihy_05010422003 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 8 April 2029. Download (2MB)

Abstract

Praktik pengangkatan perangkat desa di Desa Watudandang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk menimbulkan polemik karena diduga mengandung unsur nepotisme akibat adanya hubungan kekerabatan antara kepala desa dan sekretaris desa yang diangkat. Meskipun secara formal pengangkatan tersebut dilaksanakan melalui mekanisme tes sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2022, praktiknya menimbulkan persepsi konflik kepentingan serta dipandang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Dalam perspektif fiqh siyāsah dustūriyah, kondisi tersebut juga berpotensi bertentangan dengan prinsip amanah, keadilan (al-‘adl), musyawarah (al-shūrā), dan kemaslahatan umum (maṣlaḥah ‘āmmah). Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini mengkaji: (1) Bagaimana praktik pengangkatan perangkat desa di Desa Watudandang ditinjau dengan perspektif good governance, dan (2) Bagaimana fiqh siyāsah memandang pengaturan pengangkatan perangkat desa dalam UU No. 3 Tahun 2024 serta implementasinya di Desa Watudandang. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan kasus (case study approach). Data penelitian diperoleh dari sumber primer melalui wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak terkait di Desa Watudandang, serta sumber sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dan jurnal ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menilai kesesuaian antara norma hukum (das sollen) dan praktik di lapangan (das sein). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengangkatan perangkat desa di Desa Watudandang tidak sepenuhnya sejalan dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2022, khususnya terkait larangan hubungan derajat kesatu antara calon perangkat desa dan panitia pengisian perangkat desa. Dari perspektif good governance, proses tersebut belum mencerminkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat secara optimal, sehingga berimplikasi pada menurunnya kepercayaan publik. Dalam perspektif fiqh siyāsah dustūriyah, pengangkatan tersebut secara substantif bertentangan dengan prinsip amanah, keadilan (al-‘adl), musyawarah (ash-shūrā), dan kemaslahatan umum (maṣlaḥah ‘āmmah), karena jabatan publik seharusnya diberikan berdasarkan kompetensi dan kemaslahatan umat, bukan pertimbangan kekerabatan. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah desa memperkuat penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengangkatan perangkat desa, serta meningkatkan partisipasi masyarakat secara substantif agar sesuai dengan prinsip good governance. Integrasi nilai-nilai fiqh siyāsah dustūriyah sebagai landasan etis juga penting untuk mewujudkan pemerintahan desa yang adil, profesional, dan berorientasi pada kemaslahatan umum.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Farihy, Ahmad farihahmad121@gmail.com 05010422003
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Yasin, Ikhsan Fatah -- 2017058901
Subjects:	Fikih > Fikih Siyasah Hukum > Hukum Tata Negara
Keywords:	Perangkat desa; Desa
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	Ahmad Farihy
Date Deposited:	08 Apr 2026 13:39
Last Modified:	08 Apr 2026 13:39
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/89473

Actions (login required)

View Item