Perlindungan hukum bagi debitur terhadap pengenaan denda akibat wanprestasi dalam perjanjian pinjaman online

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Alifi, Fatchul Mujib (2026) Perlindungan hukum bagi debitur terhadap pengenaan denda akibat wanprestasi dalam perjanjian pinjaman online. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Fatchul Mujib Alifi_05020722042 full.pdf Restricted to Repository staff only until 9 April 2029. Download (2MB)
	Text Fatchul Mujib Alifi_05020722042.pdf Download (2MB)

Abstract

Perkembangan pinjaman online sebagai bagian dari financial technology memberikan kemudahan akses pembiayaan, namun dalam praktiknya sering menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait pengenaan denda akibat wanprestasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Debitur kerap berada pada posisi yang lemah dan dirugikan oleh besaran denda yang berlebihan. Maka penulis tertarik untuk mengkaji “Perlindungan Hukum bagi Debitur terhadap Pengenaan Denda Akibat Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjaman Online.” Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji dua rumusan masalah, yaitu bagaimana kerangka hukum di Indonesia mengenai pengenaan denda akibat wanprestasi dalam perjanjian pinjaman online, serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada debitur terhadap pengenaan denda yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa KUHPerdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023, dan bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal hukum yang relevan. kemudian dalam teknik analisi bahan hukum menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenaan denda akibat wanprestasi dalam perjanjian pinjaman online telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, khususnya melalui ketentuan OJK yang membatasi besaran denda. Namun, dalam praktik masih ditemukan penyelenggara pinjaman online yang mengenakan denda melebihi ketentuan yang berlaku, baik oleh penyelenggara ilegal maupun oleh penyelenggara yang terdaftar di OJK. Perlindungan hukum bagi debitur dapat dilakukan melalui perlindungan hukum preventif berupa pengaturan dan pengawasan, serta perlindungan hukum represif melalui mekanisme penyelesaian sengketa dan penegakan hukum. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan pengawasan dan penegakan hukum sangat diperlukan untuk menjamin perlindungan hukum bagi debitur. Oleh karena itu, disarankan agar Otoritas Jasa Keuangan meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggara pinjaman online serta masyarakat lebih cermat dalam memahami isi perjanjian pinjaman online guna menghindari kerugian akibat pengenaan denda yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Alifi, Fatchul Mujib patkulmujib@gmail.com 05020722042
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Choiroh, Ifa Mutitul ifamutitul@uinsa.ac.id 2030047902
Subjects:	Hukum > Hukum Perdata Hukum Ekonomi
Keywords:	Hukum; debitur; denda; wanprestasi; pinjaman online
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Publik Islam
Depositing User:	fatchul mujib alifi
Date Deposited:	09 Apr 2026 04:26
Last Modified:	09 Apr 2026 04:26
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/89588

Actions (login required)

View Item