Implikasi sentralisasi kewenangan izin pertambangan mineral dan batubra pasca undang-undang nomor 2 tahun 2025 terhadp otonomi daerah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Nisa, Dede Khoirun (2026) Implikasi sentralisasi kewenangan izin pertambangan mineral dan batubra pasca undang-undang nomor 2 tahun 2025 terhadp otonomi daerah. Undergraduate thesis, UIN SUNAN AMPEL SURABAYA.

	Text Dede Khoirun Nisa_05040422069.pdf Download (4MB)
	Text Dede Khoirun Nisa_05040422069_Full.pdf Restricted to Repository staff only until 10 April 2029. Download (4MB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, telah membawa konsekuensi terhadap kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) yang dialihkan kepada pemerintah pusat. Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tersebut telah nyata menimbulkan kontroversi karena peniadakan kewenangan pemerintah daerah dalam penerbitan izin usaha pertambangan (IUP). Inilah yang menjadi persoalan dan perlunya dikaji lebih jauh dalam penelitian ini. Dengan mempertanyakan Implikasi apa yang ditimbulkan terhadap daerah dengan adanya sentralisasi kewenangan dan bagaimana sentralisasi kewenangan dalam perspektif Siyāsah Dustūriyyah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis dan perbandingan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum (teori dan regulasi) menuju fakta-fakta hukum yang bersifat khusus terkait implikasi sentralisasi kewenangan izin pertambangan mineral dan batubara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : pertama, pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang minerba, membuat pemerintah daerah tidak lagi mempunyai kewenangan atribusi dalam melakukan penerbitan izin usaha pertambangan. Selain itu, penarikan izin usaha pertambangan oleh pemerintah pusat telah menimbulkan implikasi pada pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Beberapa implikasi terhadap otonomi daerah diantaranya, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, fungsi pengawasan pemerintah daerah terhadap perizinan usaha pertambangan minerba. Kedua, dalam perspektif Fiqh Siyāsah, kebijakan tersebut belum sejalan dengan tujuan syari’at islam yakni kemaslahatan ummat(maṣlaḥah ‘āmmah),karena bertantangan dengan prinsip keadilan dan musyawarah yang berpotensi mengurangi partisipasi daerah serta menimbulkan ketimpangan manfaat sumber daya alam. Sejalan dengan kesimpulan diatas, penulis menyarankan Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyesuaian kembali terhadap Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan memberikan kembali kewenangan atributif kepada pemerintah daerah, khususnya dalam aspek perizinan dan pengawasan pertambangan, mengingat kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tambang berdampak langsung terhadap tata kelola pemerintahan daerah, lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat di wilayah pertambangan.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Nisa, Dede Khoirun dekhoirunnisa03@gmail.com 05040422069
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Safiudin, Achmad safiudin@uinsby.ac.id 2029129203
Subjects:	Administrasi Fikih > Fikih Siyasah Hukum > Hukum Tata Negara
Keywords:	Pertambangan mineral dan batubara; siyāsah dustūriyyah
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	Dede khoirun Nisa
Date Deposited:	10 Apr 2026 06:22
Last Modified:	10 Apr 2026 06:22
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/89639

Actions (login required)

View Item