Governmentality dalam relasi sipil-militer: analisis dalam perspektif Foucault atas kontestasi UU No. 3 Tahun 2025 tentang TNI

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Arief, Diky Kurniawan (2026) Governmentality dalam relasi sipil-militer: analisis dalam perspektif Foucault atas kontestasi UU No. 3 Tahun 2025 tentang TNI. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Diky Kurniawan Arief_07040122079.pdf Download (4MB)
	Text Diky Kurniawan Arief_07040122079_Full.pdf Restricted to Repository staff only until 16 April 2029. Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji kontestasi UU No. 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia melalui kerangka Governmentality Michel Foucault. Berangkat dari polemik revisi UU TNI yang memperluasan peran TNI ke 15 jabatan sipil, penambahan jenis Operasi Militer Selain Perang, dan perpanjangan batas usia pensiun, penelitian ini menunjukan bahwa revisi undang-undang tersebut bukan merupakan anomali reformasi, melainkan keberlanjutan konfigurasi kuasa yang tidak pernah sepenuhnya terputus sejak era Orde Baru. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan dan pendekatan genealogis Foucauldian, penelitian ini menemukan dua hal pokok. Pertama, UU TNI 2025 adalah governmentalitas berjenis aparatus militer-diplomatik sekaligus neoliberal Governmentality yang menopang proyek state capitalism sebagai cita cita pemerintahan Prabowo Subianto, di mana disiplin militer diintegrasikan ke dalam tata kelola negara sebagai teknik pengelolaan populasi dan pengaman akumulasi kapital. Kedua, pada tataran conduct of conduct, negara mengarahkan populasi melalui konstruksi diskursif TNI sebagai institusi multifungsi, sosialisasi kebijakan sebagai mekanisme internalisasi rasionalitas, mobilisasi media arus utama, serta pengaktifan kembali Pam Swakarsa sebagai wujud subjektifikasi sipil di tingkat akar rumput. Sebaliknya, berbagai bentuk penolakan massa seperti demonstrasi, petisi, gugatan ke Mahkamah Konstitusi, dan produksi kritik akademik dianalisis sebagai counter-conduct yang bersifat spesifik, menolak konfigurasi tertentu dari cara militer diperintah dalam tata negara, bukan meniadakan institusi militer itu sendiri. Meskipun counter-conduct tersebut direspons dengan represifitas dan raison d'état, munculnya resistensi tidak menghentikan Governmentality, melainkan mendorong regenerasi dan adaptasi rasionalitas pemerintahan.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Arief, Diky Kurniawan independent.publisher192@passinbox.com 07040122079
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Yaqin, Haqqul haqqulyaqin@uinsby.ac.id 2113027201
Subjects:	Hukum > Filsafat Hukum Islam > Filsafat Konflik sosial Militer
Keywords:	Governmentality; relasi sipil-militer; UU TNI; Foucault; counter conduct
Divisions:	Fakultas Ushuluddin dan Filsafat > Aqidah Filsafat Islam
Depositing User:	Diky Kurniawan Arief
Date Deposited:	16 Apr 2026 03:53
Last Modified:	16 Apr 2026 03:53
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/89851

Actions (login required)

View Item