This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Davisto, Ghifary Rexianda (2026) Tinjauan maslahah mursalah terhadap regulasi pemakaian sepeda listrik di Indonesia. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
|
Text
Ghifary Rexianda Davisto_05040422080 OK.pdf Download (3MB) |
|
|
Text
Ghifary Rexianda Davisto_05040422080 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 15 April 2029. Download (3MB) |
Abstract
Pesatnya inovasi teknologi transportasi berkelanjutan mendorong lonjakan penggunaan sepeda listrik di seluruh wilayah Indonesia. Kendaraan ini dipandang sebagai solusi mobilitas perkotaan yang efisien energi dan ramah lingkungan. Namun, eksistensi sepeda listrik belum diatur secara komprehensif dalam instrumen hukum positif, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020. Situasi ini berpotensi menimbulkan kekosongan hukum yang membahayakan ketertiban umum, keselamatan lalu lintas, dan perlindungan konsumen. Penelitian ini menelaah urgensi serta orientasi penyusunan regulasi sepeda listrik melalui pendekatan kaidah maslahah mursalah dalam ushul fiqh. Prinsip ini berfokus pada pencapaian kemaslahatan publik dengan syarat tidak bertentangan dengan nash syariah maupun asas fundamental hukum nasional. Pendekatan dalam skripsi ini menggunakan yuridis normatif dengan mengandalkan studi pustaka sebagai metode utama. Pengumpulan bahan hukum dilakukan secara terstruktur melalui pemindaian menyeluruh terhadap peraturan primer. Utamanya tertuju pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 turut menjadi sumber pokok yang dianalisis. Pengayaan data diperoleh dari bahan hukum sekunder, seperti buku akademik dan jurnal ilmiah relevan. Semua materi hukum tersebut kemudian diproses melalui analisis deskriptif yang mendalam. Analisis ini bertujuan menguji kesesuaian prinsip maslahah mursalah sebagai dasar filosofis kebijakan publik. Khususnya, dalam menyusun regulasi yang adaptif terhadap kemajuan teknologi transportasi berbasis energi baru dan ramah lingkungan. Hasil penelitian ini mengidentifikasikan urgensi sinkronisasi antara Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bersifat mendesak guna mencegah tumpang tindih kewenangan dan munculnya celah regulasi. Melalui analisis deskriptif yang memetakan substansi kedua peraturan tersebut, terlihat bahwa ketidaksinkronan norma berisiko menciptakan ketidakpastian hukum, khususnya pada mekanisme pemberian sanksi dan pelaksanaan pengawasan operasional. Untuk mengatasi hal ini, harmonisasi peraturan perlu dilaksanakan secara sistematis, mencakup penyesuaian hierarkis maupun fungsional. Sebagai langkah implementatif, dapat dirancang skema sanksi administratif bertingkat yang mengutamakan prinsip pencegahan, serta dirumuskan tata cara pencabutan izin usaha yang transparan dan terukur demi mewujudkan penegakan hukum yang proporsional dan konsisten. Penelitian merekomendasikan integrasi prinsip maslahah mursalah dalam hukum nasional untuk menyelaraskan teknologi dengan kepentingan publik. Pemerintah daerah didorong menyusun Peraturan Daerah yang spesifik dan adaptif terhadap kondisi lokal guna meminimalkan risiko kecelakaan dan meningkatkan efektivitas pengawasan. Sebagai bagian dari strategi transisi energi, regulasi ini harus berlandaskan tujuan syariah untuk melindungi jiwa dan harta, serta mengedepankan keadilan dan kepastian hukum agar tetap relevan di tengah pesatnya inovasi teknologi.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||||
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | Hukum Islam Hukum Hukum > Hukum Tata Negara |
||||||||
| Keywords: | Maslahah Mursalah; Regulasi; Pemakaian; Sepeda Listrik | ||||||||
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam | ||||||||
| Depositing User: | Ghifary Rexianda Davisto | ||||||||
| Date Deposited: | 15 Apr 2026 02:55 | ||||||||
| Last Modified: | 15 Apr 2026 02:55 | ||||||||
| URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/90191 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
