This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Latifah, Umi Zahrotul (2026) Analisis putusan hadanah anak pasca perceraian dalam perspektif Yusuf Qardhawi dan Sayyid Sabiq: studi putusan Pengadilan Agama Bangkalan nomor 1009/Pdt.G/2024/PA/Bkl. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
![[img]](http://digilib.uinsa.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Umi Zahrotul Latifah_05040522044 full.pdf Restricted to Repository staff only until 18 May 2029. Download (6MB) |
|
Text
Umi Zahrotul Latifah_05040522044.pdf Download (6MB) |
Abstract
Perceraian sebagai fenomena sosial yang terus meningkat di Indonesia menimbulkan berbagai implikasi hukum salah satunya yakni berkaitan dengan penetapan hak hadanah anak. Persoalan hadanah menjadi isu krusial karena menyangkut kepentingan terbaik anak, baik dari aspek fisik, psikologis, maupun spiritual. Dalam praktik peradilan, hakim tidak hanya dituntut untuk menerapkan hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai hukum Islam serta kondisi faktual anak dan orang tua. Perbedaan pandangan ulama mengenai hadanah, khususnya antara pemikiran Yusuf Qardhawi dan Sayyid Sabiq menjadi relevan untuk dianalisis dalam kaitannya dengan pertimbangan hukum hakim. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab dua permasalahan utama, yaitu: Pertama, Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan perkara hadanah anak pada Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 1009/Pdt.G/2024/PA.Bkl. kedua, Bagaimana analisis komparatif Yusuf Qardhawi dan Sayyid Sabiq terhadap hadanah anak Pasca perceraian. Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dengan pengumpulan data melalui dokumentasi, serta kajian kepustakaan (library research). Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama yaitu pendekatan perbandingan (comparative approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data penelitian diperoleh dari sumber primer berupa putusan pengadilan, serta sumber sekunder berupa peraturan perundang- undangan, Kompilasi Hukum Islam, wawancara hakim dan literatur fikih yang relevan dengan tema penelitian. Analisis data dilakukan dengan analisis komparatif dengan menggunakan metode deduktif yakni dengan menguraikan konsep-konsep fikih dan pandangan para ulama kemudian mengaitkan dengan fakta hukum yakni putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut tidak hanya berlandaskan pada ketentuan normatif Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 105 dan Pasal 156, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak. Hakim menilai kelayakan ibu sebagai pengasuh berdasarkan tanggung jawab, dan kemampuan memenuhi kebutuhan anak. Pertimbangan tersebut sejalan dengan pendekatan Yusuf Qardhawi yang menekankan fleksibilitas hukum berbasis maqāṣid syarī‘ah, yakni mengutamakan kemaslahatan anak dibandingkan penerapan batasan usia secara kaku. Sementara itu, pandangan Sayyid Sabiq yang berakar pada fikih klasik menegaskan prioritas hak hadanah pada ibu selama anak belum mumayiz, sepanjang tidak terdapat halangan syar‘i. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis memberikan beberapa saran: Dalam menangani perkara hadanah anak, Hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara diharapkan agar tetap mempertahankan pola pertimbangan hukum yang tidak hanya berpegang pada ketentuan normatif, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Selain itu, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian dengan memperluas objek penelitian baik melalui analisis terhadap lebih dari satu putusan pengadilan maupun dengan perspektif ulama lain sehingga kajian menjadi lebih komperhensif dan beragam. Perceraian sebagai fenomena sosial yang terus meningkat di Indonesia menimbulkan berbagai implikasi hukum salah satunya yakni berkaitan dengan penetapan hak hadanah anak. Persoalan hadanah menjadi isu krusial karena menyangkut kepentingan terbaik anak, baik dari aspek fisik, psikologis, maupun spiritual. Dalam praktik peradilan, hakim tidak hanya dituntut untuk menerapkan hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai hukum Islam serta kondisi faktual anak dan orang tua. Perbedaan pandangan ulama mengenai hadanah, khususnya antara pemikiran Yusuf Qardhawi dan Sayyid Sabiq menjadi relevan untuk dianalisis dalam kaitannya dengan pertimbangan hukum hakim. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab dua permasalahan utama, yaitu: Pertama, Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan perkara hadanah anak pada Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 1009/Pdt.G/2024/PA.Bkl. kedua, Bagaimana analisis komparatif Yusuf Qardhawi dan Sayyid Sabiq terhadap hadanah anak Pasca perceraian. Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dengan pengumpulan data melalui dokumentasi, serta kajian kepustakaan (library research). Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama yaitu pendekatan perbandingan (comparative approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data penelitian diperoleh dari sumber primer berupa putusan pengadilan, serta sumber sekunder berupa peraturan perundang- undangan, Kompilasi Hukum Islam, wawancara hakim dan literatur fikih yang relevan dengan tema penelitian. Analisis data dilakukan dengan analisis komparatif dengan menggunakan metode deduktif yakni dengan menguraikan konsep-konsep fikih dan pandangan para ulama kemudian mengaitkan dengan fakta hukum yakni putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut tidak hanya berlandaskan pada ketentuan normatif Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 105 dan Pasal 156, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak. Hakim menilai kelayakan ibu sebagai pengasuh berdasarkan tanggung jawab, dan kemampuan memenuhi kebutuhan anak. Pertimbangan tersebut sejalan dengan pendekatan Yusuf Qardhawi yang menekankan fleksibilitas hukum berbasis maqāṣid syarī‘ah, yakni mengutamakan kemaslahatan anak dibandingkan penerapan batasan usia secara kaku. Sementara itu, pandangan Sayyid Sabiq yang berakar pada fikih klasik menegaskan prioritas hak hadanah pada ibu selama anak belum mumayiz, sepanjang tidak terdapat halangan syar‘i. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis memberikan beberapa saran: Dalam menangani perkara hadanah anak, Hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara diharapkan agar tetap mempertahankan pola pertimbangan hukum yang tidak hanya berpegang pada ketentuan normatif, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Selain itu, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian dengan memperluas objek penelitian baik melalui analisis terhadap lebih dari satu putusan pengadilan maupun dengan perspektif ulama lain sehingga kajian menjadi lebih komperhensif dan beragam.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||||
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | Peradilan Agama Islam Perbandingan Madzhab Anak > Pengangkatan Anak |
||||||||
| Keywords: | Hadanah; anak; perceraian; perspektif Yusuf Qardhawi; Sayyid Sabiq | ||||||||
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Perbandingan Madzhab | ||||||||
| Depositing User: | Umi Zahrotul Latifah | ||||||||
| Date Deposited: | 18 May 2026 05:34 | ||||||||
| Last Modified: | 18 May 2026 05:34 | ||||||||
| URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/90306 |
Actions (login required)
 |
View Item |
