Strategi Polisi Daerah Jawa Timur dalam pengendalian unjuk rasa perspektif peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 7 tahun 2012 dan fiqh siyasah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Romadhoni, Ayatulloh Imam (2026) Strategi Polisi Daerah Jawa Timur dalam pengendalian unjuk rasa perspektif peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 7 tahun 2012 dan fiqh siyasah. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

[img] Text
Ayatulloh Imam Romadhoni_05040422063 Full.pdf
Restricted to Repository staff only until 6 May 2029.

Download (5MB)
[img] Text
Ayatulloh Imam Romadhoni_05040422063 OK.pdf

Download (5MB)

Abstract

Strategi Kepolisian dalam menangani aksi unjuk rasa menggunakan konsep Tactical Floor Game dan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 sebagai pedoman bagi Kepolisian dalam menangani aksi unjuk rasa. Terdapat tantangan dan juga hambatan pada saat menangani aksi unjuk rasa, kurangnya profesionaltias Kepolisian sehingga memicu eskalasi massa yang tidak dapat di tertibkan, dan juga kurangnya pemahaman bagi massa aksi terkait isu yang diangkat pada saat demonstrasi dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosio-legal dengan data penelitian yang diperoleh dari Bahan hukum primer berupa lampiran foto dan juga hasil wawancara dengan Personel Polda Jawa Timur yakni Satuan Dalmas, terkait bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, dan dokumen ilmiah yang relevan. Seluruh bahan hukum dianalisis melalui studi kepustakaan dengan menelaah norma, serta prinsip hukum tata negara dan fiqh siyasah, untuk menilai kesesuaian pelaksanaan pengamanan unjuk rasa dengan kerangka hukum positif dan prinsip syariah. Hasil wawancara dan lampiran dijadikan dasar sebagai bukti bahwa Polda Jawa Timur sudah melakukan langkah-langkah yang sudah ditetapkan dalam aturan terkait. Terdapat ketimpangan antara norma dan pelaksanaan, karena kurangnya pemahaman dari masyarakat sehingga setiap tindakan Kepolisian dianggap sebagai pelanggaran hukum, kurangnya profesionalitas Kepolisian dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Perlunya pembaharuan norma karena terkesan jadul sehingga kurang mengatur terhadap hal-hal yang sifatnya spesifik. Terakhir terkait penerapan sanksi terhadap anggota Kepolisian, baik secara etik, disiplin, maupun pidana, tergantung pada perbuatan dan tingkat akibat yang ditimbulkan. Saran yang diberikan oleh peneliti yaitu, untuk memberikan pelatihan dan pembinaan lebih mendalam kepada satuan Dalmas terkait isu hukum yang dipermasalahkan dan substansi hukum sebagai pedoman bagi aparat Kepolisian sendiri, sehingga dalam menyelenggarakan dan mengamankan aksi unjuk rasa dapat menciptakan situasi atau kondisi yang kondusif, tertib, dan patuh terhadap aturan hukum. Penggunaan kekuatan kepolisian menyesuaikan dengan tingkat ancaman yang diterima, sehingga mampu menghindari tindakan yang bersifat represif dan berpotensi merugikan massa aksi.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Creators:
CreatorsEmailNIM
Romadhoni, Ayatulloh Imamdhooniam@gmail.com05040422063
Contributors:
ContributionNameEmailNIDN
Thesis advisorRojak, Jeje Abduldhooniam@gmail.com05040422063
Subjects: Hukum > Hukum Tata Negara
Keywords: Unjuk Rasa; Demo; Strategi
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User: Ayatulloh Imam Romadhoni
Date Deposited: 06 May 2026 13:28
Last Modified: 06 May 2026 13:28
URI: http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/90656

Actions (login required)

View Item View Item