This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Azmy, Melati Yuli (2026) Analisis hukum Islam terhadap keterlambatan pengembalian uang jaminan lelang menurut peraturan menteri keuangan PMK nomor 122 tahun 2023 : studi kasus di KPKNL Surabaya. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
|
Text
Melati Yuli Azmy_05020222057 OK.pdf Download (2MB) |
|
|
Text
Melati Yuli Azmy_05020222057 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 6 May 2029. Download (2MB) | Request a copy |
Abstract
Pelaksanaan lelang negara merupakan salah satu mekanisme penjualan barang yang dilakukan oleh negara melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Dalam perspektif hukum Islam, praktik lelang dapat dikategorikan sebagai bentuk akad jual beli Bai’ al-Muzayadah, yaitu jual beli dengan mekanisme penawaran terbuka kepada publik. Dalam pelaksanaannya, peserta lelang diwajibkan menyetorkan uang jaminan sebagai bentuk keseriusan mengikuti proses penawaran. Uang jaminan tersebut pada prinsipnya dikembalikan kepada peserta yang tidak memenangkan lelang, namun dalam praktiknya terdapat kendala terkait keterlambatan pengembalian yang menimbulkan persepsi ketidakpastian. Oleh karena itu, permasalahan ini perlu dikaji lebih lanjut dalam perspektif hukum Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pengembalian uang jaminan lelang menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 di KPKNL Surabaya dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap keterlambatan pengembalian tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan pejabat Lelang KPKNL Surabaya, staff kpknl serta peserta lelang, dan didukung oleh studi kepustakaan yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan konsep Bai’ al-Muzayadah, teori akad. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengembalian uang jaminan lelang di KPKNL Surabaya telah diatur dengan batas waktu tertentu, yaitu paling lambat satu hari kerja untuk proses pengembalian oleh pihak KPKNL. Namun dalam praktiknya, keterlambatan penerimaan dana oleh peserta dapat terjadi akibat faktor teknis perbankan, seperti perbedaan bank dan proses transaksi antarbank. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, keterlambatan tersebut tidak termasuk bentuk kezaliman selama tidak terdapat unsur kesengajaan dan tetap berada dalam batas kewajaran serta transparansi. Hal ini sejalan dengan prinsip amanah dan keadilan dalam muamalah. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar KPKNL meningkatkan sosialisasi kepada peserta lelang terkait mekanisme dan estimasi waktu pengembalian uang jaminan, termasuk kemungkinan keterlambatan akibat sistem perbankan. Selain itu, diperlukan peningkatan pemahaman peserta agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap proses pengembalian, sehingga tercipta transparansi dan kepercayaan dalam pelaksanaan lelang.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||||
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | Hukum Islam | ||||||||
| Keywords: | Hukum Islam; uang jaminan; lelang | ||||||||
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Ekonomi Syariah | ||||||||
| Depositing User: | MELATI YULI AZMY | ||||||||
| Date Deposited: | 06 May 2026 05:31 | ||||||||
| Last Modified: | 06 May 2026 05:31 | ||||||||
| URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/90658 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
