Tinjaua Fiqh Siyāsah Dusturiyah terhadap Peran KPU Pasca Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal di Indonesia

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Alamudi, Aisyah (2026) Tinjaua Fiqh Siyāsah Dusturiyah terhadap Peran KPU Pasca Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal di Indonesia. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Aisyah Alamudi_05010422004 OK.pdf Download (2MB)
	Text Aisyah Alamudi_05010422004 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 6 May 2029. Download (2MB)

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal membawa transformasi fundamental dalam sistem penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Putusan ini mengubah format pemilu serentak lima kotak menjadi dua gelombang terpisah dengan jeda waktu 2-2,5 tahun. Perubahan ini menimbulkan implikasi signifikan terhadap peran dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang independen. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan 1) Mengetahui Peran KPU Pasca Putusan MK Nomor 135/PUU-X XII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal dan 2) Mengetahui Tinjauan Fiqh Siyāsah Dustūriyah terhadap Peran KPU Pasca Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan primer meliputi Pasal 22 E ayat (1) UUD NRI tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal. Kemudian bahan sekunder berupa jurnal, buku, dan karya ilmiah yang memiliki kesinambungan dengan topik permasalahan yang dikaji penulis. Analisis dilakukan secara deduktif, penelitian dapat secara sistematis menyelaraskan antara teori fiqh siyāsah dustūriyah, teori kewenangan dan teori kedaulatan rakyat oleh KPU terkait putusan MK tersebut, sehingga hasilnya menjadi analisis yang terstruktur dan logis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran KPU pasca putusan mengalami transformasi signifikan dalam pengelolaan dua siklus pemilu terpisah, mencakup penyesuaian kewenangan operasional, pengelolaan sumber daya, sistem administrasi, koordinasi regulasi, dan manajemen risiko. Dalam Tinjauan fiqh siyāsah dustūriyah menilai peran KPU sah dan selaras dengan prinsip syura (musyawarah), adl (keadilan), serta amanah, sepanjang berorientasi maslahat umat. Saran penulis dari penelitian ini penyesuaian regulasi undang-undang sangat diperlukan dengan adanya putusan tentang pemisahan pemilihan umum. Demi terwujudnya penyelenggaraan pemilu secara adil, transparan, dan sesuai dengan amanat konstitusional. Evaluasi secara berkala terhadap implementasi pemilu nasional dan lokal, dengan menerapkan nilai-nilai fiqh siyāsah untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan prinsip al-maslahah (kepentingan umum)

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Alamudi, Aisyah aisyahalamudi04@gmail.com 05010422004
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Tutik, Titik Triwulan tt_titik@yahoo.com 2029036801
Subjects:	Fikih > Fikih Siyasah Keputusan Hakim Pemilihan Umum
Keywords:	Pemilu; KPU
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	Aisyah Alamudi
Date Deposited:	06 May 2026 13:09
Last Modified:	06 May 2026 13:09
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/90665

Actions (login required)

View Item