Kewenangan kepala desa dalam pengelolaan aset desa perspektif Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan siyasah dusturiyah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Ma'ruf, M. Irfan (2026) Kewenangan kepala desa dalam pengelolaan aset desa perspektif Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan siyasah dusturiyah. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text M. Irfan Ma'ruf_05010422012 full.pdf Restricted to Repository staff only until 29 May 2029. Download (4MB)
	Text M. Irfan Ma'ruf_05010422012.pdf Download (4MB)

Abstract

Skripsi ini berjudul “Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa Perspektif Peraturan Perundang-Undangan dan Siyāsah Dustūriyah (Studi Kasus: Desa Sidokerto Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo)”. Judul ini diangkat atas dasar pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa di Desa Sidokerto yang tidak optimal. Hal tersebut mengakibatkan kedudukannya sebagai wakil rakyat tidak berjalan dengan semestinya. Skripsi ini menjawab dua rumusan masalah yakni bagaimana kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan aset desa di Desa Sidokerto Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo menurut perspektif Peraturan Perundang-Undangan dan akan ditinjau menggunakan siyāsah dustūriyah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosiological jurisprudence, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data induktif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga mendapatkan data mengenai kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan aset desa berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, yang kemudian akan dikaitkan dengan konsep Hukum Islam yakni siyāsah dustūrīyah maslahah. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa pengelolaan aset desa oleh Kepala Desa Sidokerto tidak berjalan dengan optimal, hal tersebut dibuktikan dengan tata cara dalam hal pengamanan dan pemindahtanganan aset desa tanpa prosedur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktor lain yaitu kurang terlibatnya BPD dalam tahapan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan dari Kepala Desa yang cukup luas dikarenakan kurangnya pengawasan dan monitoring mengakibatkan penyalahgunaan oleh Kepala Desa. Kepala Desa telah menjual aset desa secara tertutup tanpa melalui mekanisme musyawarah desa dan transparansi terhadap masyarakat. Dalam tinjauan siyāsah dustūriyah, kekuasaan yang merupakan amanah harus dijalankan sesuai nilai keadilan, kemashlahatan, transparansi, serta musyawarah. Hal itu berkaitan dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan islam yaitu Ahl al-hall wa al ‘aqdi. Berdasarkan penelitian bahwa kewenangan pengelolaan aset Kepala Desa Sidokerto, maka penulis memberikan saran: pertama, penyelenggara pemerintahan desa yakni BPD dan Kepala Desa ataupun Perangkat Desa perlu menghadirkan harmonisasi, untuk menciptakan sinergitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam pengelolaan aset desa. Selain itu Kedua, penguatan kapasitas dan pemahaman regulasi pengelolaan aset desa juga menjadi hal penting agar fungsi check and balance dalam pemerintahan desa dapat berjalan secara efektif demi kesejahteraan rakyat.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Ma'ruf, M. Irfan imakruf203@gmail.com 05010422012
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Safiudin, Achmad safiudin@uinsby.ac.id 2029129203
Subjects:	Hukum > Hukum Tata Negara Kepala Desa Kepemimpinan
Keywords:	Kepala desa; pengelolaan aset; Undang-Undang nomor 6 tahun 2014; siyasah dusturiyah
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	M. Irfan Ma'ruf
Date Deposited:	29 May 2026 07:23
Last Modified:	29 May 2026 07:23
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/90888

Actions (login required)

View Item