Urgensi perpanjangan masa Jabatan Hakim Konstitusi dalam undang-undang nomor 7 tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Ahmad, Asrul Azhar (2026) Urgensi perpanjangan masa Jabatan Hakim Konstitusi dalam undang-undang nomor 7 tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Ahmad Asrul Azhar_05010422002 OK.pdf Download (2MB)
	Text Ahmad Asrul Azhar_05010422002 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 8 June 2029. Download (2MB)

Abstract

Perubahan pengaturan masa jabatan Hakim Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi menimbulkan dinamika perdebatan dalam kajian hukum tata negara, khususnya terkait urgensi kebijakan tersebut dalam memperkuat independensi kekuasaan kehakiman. Penghapusan sistem periodisasi lima tahunan dan penggantian dengan masa jabatan tunggal hingga usia 70 tahun atau maksimal 15 tahun dipandang sebagai langkah untuk menciptakan stabilitas dan konsistensi putusan. Namun demikian, kebijakan ini juga memunculkan persoalan mendasar, antara lain terkait akuntabilitas, potensi penyalahgunaan kekuasaan, serta legitimasi pembentukannya yang dinilai kurang transparan dan minim partisipasi publik. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu urgensi pengaturan masa jabatan hakim konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan tinjauannya dalam perspektif fiqh siyasah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan dengan menelaah norma hukum positif, asas-asas ketatanegaraan, serta prinsip-prinsip fiqh siyasah, khususnya yang berkaitan dengan konsep kekuasaan kehakiman (sulṭah qaḍā’iyyah), kemaslahatan (maṣlaḥah), serta prinsip keadilan dan amanah dalam penyelenggaraan kekuasaan. Hasil penelitian menunukkan bahwa perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 pada dasarnya belum memiliki urgensi yang kuat dalam kerangka penguatan independensi kekuasaan kehakiman. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kebutuhan mendesak yang bersifat objektif, serta tidak didukung oleh proses legislasi yang transparan dan partisipatif. Dalam perspektif fiqh siyasah, perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi pada dasarnya dapat dibenarkan sepanjang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan menjaga independensi lembaga peradilan. Namun, kebijakan tersebut harus tetap dibatasi dan disertai mekanisme pengawasan yang jelas agar tidak menimbulkan dominasi kekuasaan (istibdād) dan penyalahgunaan wewenang. Disarankan kepada DPR dan Pemerintah untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap pengaturan masa jabatan hakim konstitusi dalam UndangUndang Nomor 7 Tahun 2020 dengan menjaga keseimbangan antara independensi dan akuntabilitas, memperkuat mekanisme pengawasan etik, serta memastikan proses pembentukan Undang-Undang dilakukan secara transparan, partisipatif, dan berbasis naskah akademik yang melibatkan publik dan akademisi. Dalam perspektif fiqh siyasah, kebijakan masa jabatan hakim konstitusi hendaknya berlandaskan prinsip kemaslahatan dan amanah, dengan mempertimbangkan formulasi masa jabatan tunggal yang proporsional guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan sekaligus menjamin stabilitas dan profesionalitas hakim konstitusi.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Ahmad, Asrul Azhar ahmadasrulazhar1212@gmail.com 05010422002
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Yasin, Ikhsan Fatah fatah@uinsby.ac.id 2017058901
Subjects:	Hukum Islam Hukum > Hukum Tata Negara Negara
Keywords:	Hakim; masa jabatan hakim; perpanjanagn masa jabatan
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	Ahmad Asrul Azhar
Date Deposited:	08 Jun 2026 02:04
Last Modified:	08 Jun 2026 02:04
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/90946

Actions (login required)

View Item