This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Maulina, Yurike (2026) Analisis fiqh siyasah terhadap implementasi undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN dalam penataan formasi tenaga honorer di Kabupaten Situbondo. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
|
Text
Yurike Maulina_05040422120 OK.pdf Download (3MB) |
|
|
Text
Yurike Maulina_05040422120 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 10 June 2029. Download (3MB) |
Abstract
Penataan formasi tenaga honorer merupakan bagian dari kebijakan reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, ditegaskan bahwa pegawai yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah hanya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, sehingga tenaga honorer perlu ditata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, penataan formasi tenaga honorer di Kabupaten Situbondo masih menghadapi berbagai kendala, antara lain permasalahan validitas data, penyesuaian kebijakan daerah terhadap ketentuan pemerintah pusat, serta dampak terhadap tenaga honorer yang tidak lagi diperpanjang masa kerjanya. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dalam penataan formasi tenaga honorer di Kabupaten Situbondo ditinjau melalui perspektif fiqh siyasah untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip musyawarah, keadilan, dan tanggung jawab pemerintahan. Penelitian ini dilakukan menggunakan model dalam bentuk hukum empiris melalui pendekatan socio-legal. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi yang melibatkan pihak pihak terkait, yaitu pejabat BKPSDM Kabupaten Situbondo serta tenaga honorer terdampak. Data sekunder diperoleh melalui penelaahan peraturan perundang undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan. Seluruh data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan penataan formasi tenaga honorer di Kabupaten Situbondo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penataan formasi tenaga honorer di Kabupaten Situbondo telah dilakukan melalui pendataan, verifikasi administrasi, serta penyesuaian kebijakan kepegawaian daerah sesuai ketentuan pemerintah pusat. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan hambatan berupa validitas data, proses penyelesaian penataan yang belum sepenuhnya tuntas, serta belum terpenuhinya batas waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang ASN. Dalam perspektif fiqh siyasah, pelaksanaan kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip musyawarah, keadilan, dan tanggung jawab pemerintahan karena masih terdapat keterbatasan komunikasi kepada tenaga honorer terdampak, perbedaan dampak antara tenaga honorer yang terdata dan tidak terdata dalam database, serta perlindungan hak yang belum sepenuhnya seimbang selama masa transisi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penataan tenaga honorer di Kabupaten Situbondo belum sepenuhnya berjalan optimal. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah Kabupaten Situbondo melakukan evaluasi secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan penataan formasi tenaga honorer, khususnya dalam aspek pendataan, verifikasi administrasi, dan ketepatan pelaksanaan kebijakan sesuai ketentuan pemerintah pusat. Selain itu, peningkatan transparansi dan penyampaian informasi kepada tenaga honorer perlu dilakukan agar setiap kebijakan dapat dipahami dengan baik dan pelaksanaannya berjalan lebih tertib serta memberikan kepastian terhadap pemenuhan hak tenaga honorer.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||||
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | Fikih > Fikih Siyasah Hukum > Hukum Tata Negara Kebijakan Publik |
||||||||
| Keywords: | Fiqh siyasah; undang-undang; tenaga honorer | ||||||||
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam | ||||||||
| Depositing User: | Yurike Maulina | ||||||||
| Date Deposited: | 10 Jun 2026 06:49 | ||||||||
| Last Modified: | 10 Jun 2026 06:49 | ||||||||
| URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/91019 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
