Perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penataan pemilu melalui putusan nomor 135/PUU-XXII/2024

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Maghfiroh, Nihayatul (2026) Perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penataan pemilu melalui putusan nomor 135/PUU-XXII/2024. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Nihayatul Maghfiroh_05040422104.pdf Download (4MB)
	Text Nihayatul Maghfiroh_05040422104_Full.pdf Restricted to Repository staff only until 22 June 2029. Download (4MB)

Abstract

Penataan sistem pemilu menjadi elemen strategis dalam menjaga kualitas demokrasi serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan prinsip keadilan konstitusional. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah menimbulkan perdebatan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Putusan tersebut dinilai tidak hanya membatalkan norma yang diuji, tetapi juga membentuk pengaturan baru terkait desain penyelenggaraan pemilu. Kondisi ini memunculkan persoalan hukum mengenai bentuk perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelenggaraan pemilu melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 serta pandangan Siyasah Qadha`iyyah terhadap perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Maghfiroh, Nihayatul maghfirohnihayatul53@gmail.com 05040422104
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Bagus, Moh moh.bagus@uinsa.ac.id 0705119502
Subjects:	Hukum Hukum > Hukum Tata Negara
Keywords:	Pemilu; Mahkamah Konstitusi
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	Nihayatul Maghfiroh
Date Deposited:	22 Jun 2026 06:15
Last Modified:	22 Jun 2026 06:15
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/91367

Actions (login required)

View Item