Tinjauan hukum pidana Islam terhadap larangan merusak atau menghilangkan tanda-tanda batas negara dalam perundang-undangan di Indonesia

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Abidin, Muhamad Zainal (2012) Tinjauan hukum pidana Islam terhadap larangan merusak atau menghilangkan tanda-tanda batas negara dalam perundang-undangan di Indonesia. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Muhammad Zainal Abidin_C03206032.pdf
Download (779kB)

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian literatur (studi pustaka) tentang “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Larangan Merusak Atau Menghilangkan Tandatanda Batas Negara Dalam Perundangundangan Di Indonesia ”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang pertama, bagaimana sanksi terhadap larangan merusak atau menghilangkan tandatanda batas negara dalam perundangundangan di Indonesia kedua, bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi hukum larangan merusak atau menghilangkan tandatanda batas negara dalam perundang undangan di Indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu merujuk pada beberapa buku/literatur yang membahas materi yang bersangkutan dengan tindak pidana kejahatan merusak atau menghilangkan tandatanda batas negara dari undang undang maupun bukubuku dan kemudian dari datadata tersebut ditinjau berdasarkan hukum pidana Islam dengan teknik deskriptif analisis dengan kerangka pikir deduktif. Melalui konsep jarimah ta’zir dengan pendekatan unsurunsur umum maupun khusus jarimah. Hal ini didasarkan bahwa pada jarimah ta’zir , hakim memiliki kewenangan yang luas untuk menetapkan suatu jarimah dan hukumannya sesuai dengan tuntutan kemaslahatan. Pada jarimah ta’zir ini, alQur’an dan alHadits tidak menetapkan secara terperinci, baik bentuk jarimah maupun hukumannya. Hasil penelitian menyimpulkan sanksi tindak pidana kejahatan merusak atau menghilangkan tandatanda batas negara bila ditinjau dari pandangan hukum Islam, dikategorikan pada jarimah ta’zir atas kemaslahatan umum (almaslahah al mursalah), karena perbuatan tersebut merupakan kejahatan (jarimah) yang tidak diatur bentuk dan jumlahnya oleh syara’ dan nyatanyata mengganggu kemaslahatan umum. Mengenai hukuman yang dikenakan kepada pelaku kejahatan merusak atau menghilangkan tandatanda batas negara, dikenakan hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan yaitu berupa hukuman yang dibatasi waktunya. Hukuman penjara yang dimaksud disesuaikan dengan ijtihad hakim dengan memperhatikan perbedaan kondisi jarimah, pelaku, tempat, waktu dan situasi ketika jarimah itu terjadi.