Jual Beli Kios (Milik Umum) di Pasar Tanjung Kabupaten Jember dalam Perspektif Hukum Islam dan Perda Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Faizah, Ilmiyaul (2012) Jual Beli Kios (Milik Umum) di Pasar Tanjung Kabupaten Jember dalam Perspektif Hukum Islam dan Perda Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Ilmiyaul Faizah_C02207037.pdf
Download (2MB)

Official URL: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/10072

Abstract

Adapun jenis penlitian pada skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research) dimana data yang dikumpulkan melalui observasi ,wawancara secara langsung dengan penjual selaku pihak penyewa kios pasar (milik umum) yang memperjualbelikan kios pasar tersebut, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan teknik deskriptif analisis untuk mencari persesuaian apakah praktek jual beli itu diperbolehkan atau tidak menurut hukum Islam dan Perda Kabupaten Jember No.6 tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktek jual beli kios (milik umum) di Pasar Tanjung adalah kios milik pemerintah yang dikelola oleh kepala pasar atau pemerintah daerah. Barang yang diperjual belikan adalah barang milik umum atau pemerintah, yang menjadi obyek penelitian. Kesimpulan dari analisis adalah bahwa diskripsi jual beli kios (milik umum) di pasar Tanjung kabupaten Jember adalah memanfaatkan tanah milik pemerintah yang disewakan kepada PKL untuk melakukan kegiatan usaha. Akan tetapi beberapa PKL memperjualbelikan kios beserta isinya tersebut pada orang lain dengan memberikan syarat untuk menjual barang dagangan tertentu dan memberikan batasan waktu kepemilikan. Menurut hukum Islam jual beli kios tersebut tidak diperbolehkan karena barang yang diperjualbelikan bukan milik sempurna penjual melainkan milik pemerintah. Begitu pula menurut Perda Kabupaten Jember no.6 tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima juga tidak diperbolehkan Karena bentuk perjanjian sewa-menyewa kios tidak dapat dipindahtangankan pada siapapun. Saran untuk para PKL Pasar Tanjung agar lebih memperhatikan dan mentaati peraturan pasar serta tetap berpegang teguh pada hukum Islam. Dan untuk pihak-pihak pengelola Pasar Tanjung agar lebih ketat dalam memberlakukan peraturan dan lebih memperhatikan prilaku para pedagang Pasar .