This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Mawardi, Imam (2013) STUDI ANALISIS PUTUSAN NOMOR. 472/Pdt.G/2012/PA.Spg. MENGENAI ISBAT NIKAH POLIGAMI. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
|
Text
cover.pdf Download (925kB) | Preview |
|
|
Text
abstrak.pdf Download (63kB) | Preview |
|
|
Text
daftar isi.pdf Download (102kB) | Preview |
|
|
Text
bab 1.pdf Download (197kB) | Preview |
|
|
Text
bab 2.pdf Download (219kB) | Preview |
|
|
Text
bab 3.pdf Download (174kB) | Preview |
|
|
Text
bab 4.pdf Download (197kB) | Preview |
|
|
Text
bab 5.pdf Download (91kB) | Preview |
|
|
Text
daftar pustaka.pdf Download (44kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan tentang Apa alasan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Sampang mengbulkan isbat nikah poligami dalam penetapan Nomor. 472/Pdt.G/2012/PA.Spg. dan bagaimana dasar hukum terhadap penetapan Pengadilan Agama Sampang Nomor. 472/Pdt.G/2012/PA.Spg.
Penelitian ini menggunakan tehnik penelitian deskriptrif kualitatif. Guna menjawab permasalahan di atas, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan telaah pustaka. Dokumentasi yang berupa putusan Pengadilan Agama Sampang, dan telaah pustaka dengan mempelajari buku-buku terkait permasalahan yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan tehnik deskriptif verifikatif (pembuktian kebenaran) yaitu menggambarkan perkara dan fakta yang ada dan menguraikannya secara sistematis kemudian menilai penetapan atau keputusan tersebut.
Hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa hakim Pengadilan Agama Sampang mengabulkan permohonan isbat nikah dalam putusan No. 472/Pdt.G/2012/PA.Spg. karena adanya prosedur dan alasan yang dikemukakan oleh para pemohon serta dasar hukum yang diambil oleh hakim yaitu pasal 4 dan 5 UU No 1 tahun 1974. Akan tetapi, alasan yang dikemukakan oleh para pemohon masih belum terpenuhi dalam pasal 7 ayat (3) (KHI) dan dasar hukum yang diambil oleh hakim juga belum terpenuhi dalam pasal 4 aya (1) UU No 1 tahun 1974.
Akhirnya, karena dikabulkan permohonan isbat nikahnya maka perkawinan hendaknya dilakukan secara resmi yakni dicatatkan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang perkawinan No.1 tahun 1974. Kemudian Hakim sebagai pejabat negara yang mempunyai tugas yang sangat luhur dalam mengambil keputusan hendaknya melalui pertimbangan-pertimbangan yang cermat dan teliti dan didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan benar, sehingga keputusan tersebut kiranya dapat dipertanggungjawabkan.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | Pembimbing : M. Zayin Chudlori | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | Hukum Islam > Perkawinan Poligami |
||||||
| Keywords: | Isbat Nikah Poligami | ||||||
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Keluarga Islam | ||||||
| Depositing User: | Editor: Library Administrator----- Information-----http://library.uinsby.ac.id | ||||||
| Date Deposited: | 13 Nov 2013 | ||||||
| Last Modified: | 16 Apr 2015 06:52 | ||||||
| URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/10741 |
Actions (login required)
 |
View Item |
