This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Zahro, Siti Fatimatus (2013) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN MEDIASI DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA LAMONGAN: STUDI PUTUSAN NOMOR: 1087/PDT.G/2012/PA. LMG. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
|
Text
Cover.pdf Download (21kB) | Preview |
|
|
Text
Abstrak.pdf Download (19kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Isi.pdf Download (26kB) | Preview |
|
|
Text
Bab1.pdf Download (431kB) | Preview |
|
|
Text
Bab2.pdf Download (452kB) | Preview |
|
|
Text
Bab3.pdf Download (124kB) | Preview |
|
|
Text
Bab4.pdf Download (112kB) | Preview |
|
|
Text
Bab5.pdf Download (95kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (104kB) | Preview |
Abstract
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertimbangan Hakim menggunakan mediasi dalam perkara pembatalan perkawinan selain karena Perma nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi yang mewajibkan untuk mengikuti prosedur mediasi. Juga Pertimbangan lain Majelis Hakim dalam Putusan ini. Termohon I melakukan poligami tanpa seizin Pengadilan Agama dan tidak adanya persetujuan dari Pemohon.
Dan menurut Majelis Hakim perkawinan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II dilakukan sesuai dengan syarat rukun perkawinan, baik adanya mempelai, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan Kabul, melainkan hanya kurangnya izin poligami. Karena apabila kekurangan syarat rukunnya itu Hak Allah, sedangkan izin itu Hak Manusia. Maka Majelis Hakim tetap mengupayakan untuk dimediasi dengan harapan Pemohon mau atau rela memberi izin dan menyepakati perdamaian sehingga pencabut gugatannya.
proses mediasi dalam perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Lamongan sama dengan perkara lainnya. Karena dalam Perma telah dijelaskan bagaimana tahapan atau proses mediasi. Tahap-tahap perdamaian yang dilakukan oleh pengadilan melalui lembaga mediasi sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2008.
Peran mediator dalam proses mediasi pada putusan ini agar memberi solusi atau wawasan agar nanti bisa berdamai dengan cara member izin poligami dan menyetujui akta kesepakatan sehingga gugatan dicabut.
Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka hendaknya para pembuat Undang-Undang mengeluarkan peraturan baru yang menjelaskan secara lebih detail mengenai perkara-perkara perdata yang wajib melakukan prosedur mediasi dan tidak wajib untuk dimediasi, dan menjadikannya dalam satu peraturan yang lebih mengikat.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | Nurul Asiyah Nadhifah | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | Hukum Islam > Perkawinan | ||||||
| Keywords: | Mediasi, Pembatana Perkawinan | ||||||
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Keluarga Islam | ||||||
| Depositing User: | Editor: Library Administrator----- Information-----http://library.uinsby.ac.id | ||||||
| Date Deposited: | 13 Nov 2013 | ||||||
| Last Modified: | 08 Apr 2015 03:00 | ||||||
| URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/10782 |
Actions (login required)
 |
View Item |
