This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Rohana, Anisun (2016) ANALISIS UU NO. 23 TAHUN 2004 TERHADAP PUTUSAN NO. 765/Pdt.G/2014/PA.Spg. AKIBAT KDRT DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN SAMPANG MADURA. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
|
Text
Cover.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
Abstrak.pdf Download (195kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Isi.pdf Download (298kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 1.pdf Download (727kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 2.pdf Download (454kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 3.pdf Download (363kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 4.pdf Download (450kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 5.pdf Download (210kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (211kB) | Preview |
Abstract
Skripsi yang berjudul “Analisis UU No. 23 Tahun 2004 Terhadap Putusan No. 765/Pdt.G/2014/Pa.Spg. Akibat KDRT di Pengadilan Agama Kabupaten Sampang Madura” rumusan masalah adalah bagaimana perkara cerai gugat akibat KDRT pada putusan perkara Nomor 765/Pdt.G/2014/PA.Spg di Pengadilan Agama Kabupaten Sampang, bagaimana Analisis UU No. 23 Tahun 2004 terhadap perkara cerai gugat akibat KDRT pada putusan Nomor 765/Pdt.G/2014/PA.Spg di Pengadilan Agama Kabupaten Sampang Madura.Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif (kualitatif) karena dalam penelitian ini tidak berhubunga dengan angka-angka. Data penelitian dihimpun melalui studi dokumentasi yang selanjutnya dianalisis dengan deskriptif analisis menggunakan pola pikir deduktif.Perkara cerai gugat akibat KDRT pada putusan Perkara Nomor 765/Pdt.G/2014/PA.Spg di Pengadilan Agama Sampang karena suami memukul isteri dan berselingkuh, hal tersebut termasuk tindak kekerasan dalam rumah tangga dan pihak isteri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai. Analisis Undang-undang No 23 Tahun 2004 terhadap perkara cerai gugat akibat KDRT pada putusan nomor 765/Pdt.G/2014/PA.Spg di pengadilan Agama Sampang, dilihat dari Undang-Undang No 23 Tahun 2004 hakim mengabulkan dan memutus perkara tersebut telah sesuai dengan tujuan Undang-Undang di atas, karena ada tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri. Maka bagi suami hendaknya lebih memperhatikan lagi hak dan kewajiban dalam rumah tangga, sehingga tidak sampai terjadi adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga karena sangat merugikan rumah tangga tersebut. Dan bagi para penegak hukum hendaknya bersikap adil dan mengadili perkara seadil-adilnya karena semua masyarakat mempunyai hak yang sama dimuka hukum baik laki-laki ataupun perempuan. Sehingga tidak ada salah satu pihak yang teraniaya jika lembaga hukum bersifat adil dan bijaksana dalam memutus suatu perkara.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | Gender Hak Asasi Manusia |
||||||
| Keywords: | Kekerasan; rumah tangga | ||||||
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Keluarga Islam | ||||||
| Depositing User: | Rohana Anisun | ||||||
| Date Deposited: | 24 Aug 2016 03:25 | ||||||
| Last Modified: | 24 Aug 2016 03:25 | ||||||
| URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/12021 |
Actions (login required)
 |
View Item |
