This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fauzi, Muchammad Iqbalul (2016) EKSISTENSI PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH (P3N) PASCA INSTRUKSI DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR DJ.II/I TAHUN 2015 PERSPEKTIF KEPUTUSAN MENTERI AGAMA No 298 TAHUN 2003 DI KUA Kec. CANDI Kab. SIDOARJO. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
|
Text
Cover.pdf Download (534kB) | Preview |
|
|
Text
Abstrak.pdf Download (154kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Isi.pdf Download (221kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 1.pdf Download (339kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 2.pdf Download (552kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 3.pdf Download (268kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 4.pdf Download (311kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 5.pdf Download (21kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (228kB) | Preview |
Abstract
Penelitian yang berjudul Eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 Perspektif Keputusan Menteri Agama No 298 Tahun 2003 di KUA Kec. Candi Kab. Sidoarjo merupakan riset lapangan (Field Research) yang didasarkan pada Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 tentang eksistensi P3N di KUA Kec. Candi Kab. Sidoarjo. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi dan Eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 di Kec. Candi Kab. Sidoarjo. Rumusan masalah tersebut kemudian dibahas dalam analisis hukum positif, yakni tentang UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan PP No. 9 Tahun 1975 tentang pencatatan perkawinan dalam sebuah pernikahan dan Keputusan Menteri Agama No 298 Tahun 2003. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah kualitatif dan bersifat deskriptif analitis, dengan begitu penulis berupaya menjelaskan serta menganalisa fakta kasus yang terdapat dalam lapangan secara objektif dan sistematis. Adapun untuk mempermudah mengambil kesimpulan dari hasil analisa kasus, maka pola fikir deduktif sangat relevan untuk dihadirkan sebagai alat tinjau dari kerangka teoritis prihal hukum positif yang membahas tentang pencatatan pernikahan. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwasanya dari segi implementasi aturan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 telah di laksanakan oleh pemerintah KUA di Kec. Candi Kab. Sidoarjo. Dalam keputusan tersebut, pemerintah dalam hal ini menyatakan bahwa program P3N hanya di berlakukan dalam kondisi dan wilayah tertentu atas pertimbangan kategori wilayah pedalaman, daerah yang secara kualitas SDM masih rendah dan kondisi keagamaan yang masih lemah. Oleh sebab itu pemberlakuan aturan tersebut tidak berlaku dalam masyarakat kategori perkotaan. Atas pertimbangan pentingnya peran ganda P3N dalam struktur masyarakat, menyangkut pengurusan berkas perkawinan dan tugas keagamaan lain di masyarakat. maka keberadaan P3N masih sangat di butuhkan di masyarakat meski pun tugas dan status kedudukannya dalam Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 mengalami perubahan. Dengan kata lain, posisi P3N di wilayah perkotaan tidak bertugas langsung dalam pengurusan berkas perkawinan. Akan tetapi hanya terbatas pada tugas sosial keagamaan di lingkungan masyarakat Kec. Candi Kab. Sidoarjo.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | Hukum Islam Nikah |
||||||
| Keywords: | Pembantu pegawai; pencatat nikah | ||||||
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Keluarga Islam | ||||||
| Depositing User: | Fauzi Muchammad Iqbalul | ||||||
| Date Deposited: | 24 Aug 2016 07:31 | ||||||
| Last Modified: | 01 Feb 2017 07:22 | ||||||
| URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/12038 |
Actions (login required)
 |
View Item |
