Tinjauan hukum Islam terhadap gadai Rutang di Desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo Sumatera Utara

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Surbakti, Mhd. Handika (2016) Tinjauan hukum Islam terhadap gadai Rutang di Desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo Sumatera Utara. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Mhd. Handika Surbakti C52212105 ok.pdf
Download (5MB)

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan obyek penelitian Desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo Sumatera Utara. Dengan judul “Analisis hukum Islam terhadap gadai “rutang” di Desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo Sumatera Utara”. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dituangkan dalan dua rumusan masalah yaitu: bagaimana praktik gadai “rutang” di desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo Sumatera Utara dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik gadai “rutang” di desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo Sumatera Utara.Dalam menyelesaikan skripsi ini, menggunakan metode penelitian kualitatif yang pengumpulan datanya menggunakan cara observasi, wawancara, dokumentasi, dan terakhir dengan telaah pustaka kemudian diolah dengan cara editing, organizing, dan kemudian menganalisis dengan menggunakan kaidah-kaidah dan dalil-dalil yang berkaitan dengan teknik deskriptif kualitatif.Hasil penelitian di desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo Sumatera Utara ini ditemukan bahwa praktik gadai “rutang” merupakan gadai (rahn) yang menjadikan emas sebagai marhun bih dan ladang sebagai marhun, dalam kata lain gadai “rutang” merupakan penerimaan pinjaman emas oleh ra>hin dan penahanan serta pemanfaatan ladang oleh murtahin. Dalam praktiknya, gadai ini selalu diinisiasi oleh ra>hin yang menawarkan ladangnya untuk dikelola dan menyampaikan kebutuhannya. Dalam gadai “rutang” ini tidak pernah diinisiasi oleh murtahin yang memiliki emas, hingga pada akhirnya murtahin lah yang berhak menguasai dan memanfaatkan marhun secara mutlak tanpa adanya bagi hasil dengan ra>hin dari ketuntungan pengelolaan tersebut. Jika praktik ini dianalisis dengan hukum Islam, maka gadai “rutang” tidak sesuai dengan hukum Islam, bahwa gadai “rutang” menyalahi kaidah-kaidah dalam fiqih mu’amalah, seperti kaidah “kullu qard{in jarra manfa’atan fahuwa al-riba>” dan kaidah “al-ghunmu bil ghurmi wa al-kharaj bi d{aman”. Selain itu transaksi ini juga tidak sesuai dengan serta Al-Quran dan hadits Rasulullah Saw, karena mengandung riba jahiliyah di dalamnya.Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka hendaknya masyarakat mulai menghindari transaksi gadai “rutang” ini karena tidak sesuai dengan hukum Islam, apalagi dewasa ini sudah banyak lembaga-lembaga keuangan syariah yang dapat menjadi solusi dari masalah perekonomian masyarakat. Pemuka masyarakat dan tokoh agama hendaknya lebih gencar dan intens dalam mengedukasi masyarakat di bidang keuangan, jangan sampai masyarakat terjebak dalam transaski yang merugikan mereka. Perangkat pemerintahan desa dan tokoh agama hendaknya mulai memikirkan untuk mendirikan koperasi atau BMT di Desa Ujung Teran, agar menjadi bagian dari solusi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan finansial mereka.