This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Adafiyah, Rofiatul (2016) Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
|
Text
Cover.pdf Download (257kB) | Preview |
|
|
Text
Abstrak.pdf Download (485kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Isi.pdf Download (237kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 1.pdf Download (2MB) | Preview |
|
|
Text
Bab 2.pdf Download (2MB) | Preview |
|
|
Text
Bab 3.pdf Download (3MB) | Preview |
|
|
Text
Bab 4.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
Bab 5.pdf Download (315kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (348kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan yaitu: Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah, dan Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah. Untuk menjawab permasalahan diatas, maka dalam mengumpulkan data penelitian ini menggunakan studi penelitian kepustakaan (Library research), yaitu salah satu bentuk penelitian yang terfokus terhadap sumber-sumber data yang diperoleh berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU/-XIII/2015 dalam perspektif fiqh siyasah sebagai suatu objek studi. Selanjutnya sumber-sumber disusun secara deskriptif yang dimaksudkan untuk memperoleh data yang sedetail mungkin. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deduktif yaitu melakukan pembacaan, penafsiran, dan analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah untuk dapat melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak pada tanggal 9 Desesmber 2015 sangatlah tepat, karena tidak ada diskriminasi yang menimbulkan atas hak konstitusional warga ngara dalam hak pilih dan memilij yang tidak dapat melaksanakan pemilihan serentak dikarenakan kurang persyaratan paling sedikit dua pasangan calon yang diatur dalam Undang-Undang nomer 8 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | Pemilihan Umum | ||||||
| Keywords: | Pemilihan Kepala Daerah; Mahkamah Konstitusi | ||||||
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Pidana Islam | ||||||
| Depositing User: | Adafiyah Rofiatul | ||||||
| Date Deposited: | 29 Aug 2016 02:31 | ||||||
| Last Modified: | 25 Jun 2018 08:51 | ||||||
| URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/12464 |
Actions (login required)
 |
View Item |
