Implentasi cheks and balances antara Presiden dan DPR dalam sistem pemerintahan Presidensial di NKRI pasca reformasi perspektif Fikih Siyasah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Rahmat, Rahmat (2016) Implentasi cheks and balances antara Presiden dan DPR dalam sistem pemerintahan Presidensial di NKRI pasca reformasi perspektif Fikih Siyasah. Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Rahmat_F12214122 ok.pdf
Download (23MB)

Abstract

Sistem checks and balances adalah sebuah sistem aturan yang menegaskan adanya mekanisme saling mengontrol dan saling mengimbangi antara preseden dan DPR, yang diwujudkan berdasarkan amandemen pertama UUD 1945 dengan tujuan untuk mencegah terkonsentrasinya kekuasaan dalam satu cabang, sehingga tidak ada lembaga yang lebih power full dari lembaga yang lain. Namun, faktanya masih banyak kasus-kasus perseteruan antara preseden dan DPR tidak mencerminkan kaidah-kaidah dalam sistem pemerintahan presidensial yang telah diamanatkan oleh UUD 1945. Banyak kerancauan yang terjadi dalam pengimplementasiannya yang dapat menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda. Dalam Islam, pembentukan hukum tentang kehidupan manusia dalam berbangsa dan bernegara harus menciptakan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkan kemudaratan sesuai dengan prinsip-prinsip shari’at Islam yang universal, di antaranya adalah prinsip amanah, adil, musyawarah, dan prinsip amar ma’ruf nahi munkar. Penelitian ini bertujuan untuk memahami tentang bagaimana implementasi checks and balances antara Presiden dan DPR dalam sistem pemerintahan presidensial di NKRI pasca reformasi?, serta bagaimana tinjauan fikih siyāsahnya?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Bahan yang digunakan terdiri dari hukum primer berupa UUD NRI 1945, UU. No. 17/2014 tentang MD3. Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, kamus umum yang berhubungan dengan permasalahan atau isu hukum yang akan dibahas.
Hasil penelitian ini menjelaskan, bahwa presiden dan DPR pasca reformasi dalam setiap mengambil kebijakan, baik bidang legislasi, anggaran dan pengawasan harus melalui kesepakatan bersama sesuai dengan sistem checks and balances, dengan tujuan menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang. Jika hal tersebut dilihat dari perspektif fikih siyāsah, maka implementasi checks and balances antara presiden dan DPR itu sudah sesuai dengan tuntutan shari’ah, karena dari segi prosedur presiden dan DPR dalam mengambil kebijakan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dan tuntutan al-Qur’an dan al-Hadits, yaitu dengan cara musyawarah dan amar ma’ruf nahi munkar sebagai pengontrol atau pengawasan antara presiden dan DPR agar tidak berbuat sebebas-bebasnya yang dapat menimbulkan kesewenang-wenangan.