Analisis hukum Islam terhadap upah buruh gulung tembakau musiman di Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Abbas, Ibnu (2016) Analisis hukum Islam terhadap upah buruh gulung tembakau musiman di Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Ibnu Abbas C02212059 ok.pdf
Download (16MB)

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian kualitatif untuk menjawab pertanyaan bagaimana upah buruh gulung tembakau musiman di Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan yang tidak ada tambahan ujrah uang ketika hasil gulungan tembakau tidak sama, bila di tinjau dari analisis hukum islam tentang akad kerja. Dalam skripsi ini data-data yang dikumpulkan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan untuk menganilis data yang telah terkumpul, penulis menggunakan metode deskriptif analisis yakni sebuah metode yang menggambarkan secara obyektif pelaksanaan upah buruh gulung tembakau yang hasil panenya tidak sebanding dan tidak ada tambahan biaya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama aktivitas pengupahan buruh gulung tembakau musiman antara pemilik tembakau dan pekerja yang menggulung tembakau (petani) hanya berjalan ketika musim tembakau saja dan telah berlangsung lama di Desa Tampojung Pregi hingga sudah menjadi adat turun temurun meskipun dalam hal pelaksanaanya tidak ada tambahan biaya, melainkan yang menjadi tolak ukur upahnya dalam pengupahan bagi pekerja tembakau musiman di Desa Tampojung Pregi yaitu secara bergiliran melakukan hasil panen tembakaunya baik pemilik tembakau maupun bagi pekerja yang menggulung tembakau. Kedua, upah buruh gulung tembakau musiman yang tidak ada tambahan biaya ketika satu sama lain hasil gulungan tembakaunya tidak sama. Dari analisis hukum Islam menurut ulama boleh karena ada kejelasan tentang upahnya secara adat di bolehkan karena di Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru mengutamakan kekeluargaan dan tidak ada paksaan dalam pelaksannanya dan sama sama saling merelakan. Dari Kesimpulan di atas, penulis hanya memberikan saran kepada kepala desa agar di buatkan prosedur tentang upah tambahan yang satu sama lain tidak merugikan atau untuk sebelah supaya terciptanya akad yang sama sama saling menguntungkan.